Penghargaan Diraih, Namun Realita Lamongan Belum Sepenuhnya Ideal.
Lamongan, aksesnusantara.id – Kabupaten Lamongan kembali mencatatkan prestasi dengan meraih sebuah penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Namun di balik capaian tersebut, muncul sorotan dari masyarakat, Lembaga dan beberapa organisasi di kabupaten Lamongan yang menilai kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang diraih secara administratif.
Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan disebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejumlah indikator penilaian seperti administrasi, pelaporan program, hingga capaian target kinerja menjadi dasar penetapan penghargaan tersebut.
Kertas Kebijakan Prakarsa Jatim yang tersebar luas di publik Lamongan, Ungkap Kesenjangan Pembangunan di Lamongan, Prestasi Pemkab Lamongan dinilai belum sejalan dengan realita.
Turut menanggapi hal itu, Menurut Kepala FKBN Kabupaten Lamongan, M.Ferry Fadli, dirinya setuju dengan isi kajian Prakarsa Jatim, dia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang dirasakan secara langsung. Infrastruktur jalan yang belum merata, pelayanan publik yang dinilai belum optimal, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat menjadi catatan yang kerap disampaikan. Minggu, 3 Mei 2026 pada awak media.
“Kertas Kebijakan Prakarsa Jatim Ungkap ketimpangan Prestasi Pemkab Lamongan Dinilai Belum Sejalan dengan Realita, itu fakta, dan itu bagus dapat memberikan pencerahan kepada publik Lamongan. Jangan mau jadi korban framing puluhan penghargaan yang diterima Pemkab Lamongan akhir-akhir ini,” terangnya.
Masih Ferry, “Kalau dilihat dari penghargaan memang bagus, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak yang perlu dibenahi, masyarakat tidak butuh itu, butuhnya realitas kinerja dengan kondisi riilnya di lapangan,” ujarnya.
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dengan realitas empiris di tengah masyarakat. Penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah sering kali berbasis pada laporan dan indikator formal, sementara kondisi riil di lapangan memerlukan evaluasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
Lebih lanjut Ferry Fadli mengatakan, Sebagai masyarakat dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur sementara yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan secara nyata. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap capaian benar-benar berdampak luas.
Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri diharapkan dapat menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi dan wajib untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada.
“Sinkronisasi antara laporan administratif dan kondisi faktual di lapangan menjadi tantangan utama agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan dan program yang dijalankan,” Pungkasnya. (Red)
