Deposito dan Tabungan Rp.109,8 Juta Belum Kembali, Keluarga Nasabah BMT Al-Fitrah Tempuh Jalur Hukum
Gresik, Aksesnusantara.id – Persoalan pengembalian dana nasabah Koperasi BMT Al-Fitrah di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, kembali mencuat. Seorang warga bernama Lailatus Sa’adah resmi melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Gresik, Selasa (10/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan belum dikembalikannya dana deposito dan tabungan milik pelapor beserta keluarganya yang dititipkan di Koperasi BMT Al-Fitrah.
Menanggapi laporan tersebut, Kuasa Hukum Nihrul Bahi Alhaidar, S.H., yang akrab disapa Haidar, menegaskan bahwa persoalan pengembalian dana nasabah harus mendapatkan perhatian serius.
Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat (STTLPM) Polres Gresik Nomor STTLPM/1220.Satreskrim/XI/2026/SPKT/POLRES GRESIK, laporan diterima melalui SPKT Polres Gresik pada pukul 17.30 WIB.
Dalam dokumen pengaduan tersebut, Lailatus Sa’adah melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dengan terlapor berinisial nama lengkap Muhtarur Rofiq, yang disebut dalam dokumen sebagai Ketua Koperasi BMT Al-Fitrah Lowayu.
Peristiwa tersebut disebut bermula sekitar tahun 2022. Saat itu, pelapor bersama anggota keluarganya, yakni Munikah yang merupakan ibu kandung dan Nur Jannah yang merupakan kakak kandung, menempatkan sejumlah dana dalam bentuk deposito di Koperasi BMT Al-Fitrah.
Dalam uraian laporan, total dana deposito pertama mencapai Rp.90 juta. Dana tersebut dibagi menjadi dua warkat, masing-masing senilai Rp.50 juta dan Rp.40 juta. Selain itu, terdapat deposito lainnya sebesar Rp.18 juta.
Tidak hanya dana deposito, pelapor juga mengaku memiliki tabungan harian sebesar Rp.1,8 juta yang hingga laporan dibuat belum dikembalikan.
Dengan demikian, untuk kerugian yang dialami Keluarga Munikah mencapai Rp.109,8 juta. “Sebenarnya masih ada korban lain yang juga kerugiannya mencapai Rp. 200 juta an lebih, dan akan kita tindak lanjuti sambil perjalanan proses kedepan,” ujar Haidar, SH.
Persoalan mulai muncul setelah pelapor mendengar informasi mengenai kondisi Koperasi BMT Al-Fitrah yang disebut sedang mengalami permasalahan.
Pelapor kemudian mendatangi kantor koperasi dan bertemu dengan Muhtarur Rofiq selaku kepala koperasi. Dalam pertemuan tersebut, menurut uraian laporan, disepakati adanya pengembalian dana nasabah.
Kesepakatan itu disebut dituangkan dalam surat pernyataan yang menyatakan pihak koperasi sanggup mengembalikan dana nasabah. Pengembalian kemudian dibagi dalam beberapa warkat yang ditandatangani pihak koperasi.
Namun, setelah waktu berjalan, pelapor mengaku dana yang dijanjikan belum juga dikembalikan.
Pelapor bersama ibunya kembali mendatangi kantor Koperasi BMT Al-Fitrah untuk meminta pengembalian dana sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam masing-masing warkat. Akan tetapi, hingga laporan dibuat, dana tersebut diklaim belum diterima oleh pihak yang berhak.
Atas kondisi tersebut, Lailatus Sa’adah akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan itu ke Polres Gresik agar dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
Kuasa Hukum: Hak Nasabah Harus Mendapatkan Kepastian.
Haidar dalam laporannya menyampaikan, dana yang dipercayakan masyarakat kepada lembaga koperasi merupakan hak nasabah yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum dan kesepakatan yang berlaku.
“Persoalan ini bukan sekadar persoalan keterlambatan pengembalian uang, tetapi menyangkut hak masyarakat yang telah mempercayakan dana mereka kepada koperasi. Ketika sudah ada kesepakatan pengembalian yang dituangkan dalam surat pernyataan dan warkat, maka komitmen tersebut harus dipertanggungjawabkan,” ujar Haidar yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum BPP Peradin.
Ia menambahkan, langkah pelaporan kepada kepolisian merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus mendorong agar persoalan tersebut ditangani secara profesional.
“Kami berharap Polres Gresik dapat melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan transparan. Kami juga mendorong agar seluruh pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam pengelolaan dana tersebut dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyelidikan,” tegasnya.
Haidar juga menekankan bahwa kepentingan nasabah yang mengalami kerugian harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak boleh hanya berhenti pada janji pengembalian, tetapi harus diwujudkan dengan langkah konkret dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Nasabah berhak mendapatkan kepastian mengenai keberadaan dana mereka. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan sesuai koridor hukum, dan hak-hak nasabah yang dirugikan dapat dipulihkan,” imbuhnya.
Menunggu Proses Hukum.
Dengan diterimanya laporan tersebut, pelapor berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi BMT Al-Fitrah Lowayu.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian mengenai pentingnya transparansi pengelolaan dana, akuntabilitas lembaga koperasi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang mempercayakan simpanannya kepada lembaga keuangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak Koperasi BMT Al-Fitrah maupun pihak terlapor terkait laporan tersebut.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. (Redaksi)
