Segel KPK Dicopot, BCW Desak KPK Bertindak
Jakarta, aksesnusantara.id – Bea Cukai Watch (BCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pihak yang mencopot segel KPK di akses ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Keberadaan segel dan pencopotannya terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan pencopotan segel tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, menurut KPK, penyegelan dilakukan karena penyidik menduga terdapat bukti atau barang bukti yang dibutuhkan dalam penanganan perkara di lokasi tersebut.
“Kalau tim KPK tidak pernah melepas segel itu, pertanyaannya sederhana: siapa yang mencopotnya?” kata Jimmy di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo 123, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Jimmy, KPK semestinya dapat menelusuri pihak yang membuka segel tersebut melalui rekaman kamera pengawas, catatan akses ruangan, keterangan petugas keamanan, serta pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di lokasi ketika segel masih terpasang hingga diketahui telah hilang.
“Gedung Bea Cukai bukan tempat tanpa pengawasan. Buka CCTV, periksa siapa yang punya akses, siapa yang masuk, dan siapa yang mengetahui pencopotan segel itu,” ujar Jimmy.
KPK Line Ditemukan Sudah Hilang
Persoalan segel itu mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai pada Rabu (9/9/2026).
Jaksa KPK memperlihatkan dokumentasi penyegelan kepada mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Ayu Sukorini. Dalam persidangan terungkap tim KPK sebelumnya memasang KPK line di pintu akses menuju ruang kerja Dirjen Bea Cukai. Namun, ketika petugas kembali ke lokasi, segel tersebut sudah tidak terpasang. Tim KPK disebut tidak pernah mencopotnya.
KPK kemudian membenarkan pernah menyegel ruangan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyegelan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Menurut dia, saat itu terdapat dugaan bukti atau barang bukti yang diperlukan penyidik di lokasi tersebut.
Jimmy mengatakan penjelasan itu justru membuat pencopotan segel semakin penting untuk diusut.
“Kalau ruangan disegel karena diduga ada barang bukti, kemudian segelnya hilang tanpa dilepas KPK, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang mencopot pita itu,” kata dia.
BCW, kata Jimmy, meminta KPK memastikan apakah ada orang yang memasuki ruangan setelah segel dicopot. Penyidik juga perlu memastikan apakah dokumen, perangkat elektronik, atau benda lain di dalam ruangan tetap berada dalam kondisi semula.
BCW: Jangan Sampai yang Hilang Bukan Cuma Segel
Meski demikian, Jimmy mengatakan hilangnya segel tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh Djaka Budhi Utama ataupun pejabat tertentu sebagai pihak yang mencopotnya.
Menurut dia, KPK harus menentukan pelakunya berdasarkan bukti.
“Kami tidak mengatakan Dirjen Bea Cukai yang mencopot segel. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Tapi justru karena belum diketahui siapa pelakunya, KPK harus mengusutnya sampai terang,” ujar Jimmy.
BCW juga meminta KPK menjelaskan apakah ruang kerja Dirjen Bea Cukai tersebut akhirnya digeledah setelah segelnya diketahui telah dicopot.
KPK sejauh ini belum menjelaskan secara terperinci ihwal pihak yang mencopot segel tersebut. KPK juga menyatakan tindakan penggeledahan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.
Jimmy mengatakan KPK tak perlu membuka materi penyidikan yang bersifat rahasia. Namun, menurut dia, KPK perlu menjelaskan tindak lanjut atas pencopotan segel karena persoalan tersebut telah terungkap dalam persidangan.
“Apakah CCTV diperiksa? Apakah orang yang memiliki akses sudah dimintai keterangan? Apakah ruangan akhirnya digeledah? Dan yang paling penting, apakah seluruh barang bukti yang dicari KPK tetap utuh?” kata dia.
KPK Diminta Jaga Wibawa Penyidikan
Menurut Jimmy, pengusutan pencopotan KPK line juga berkaitan dengan kewibawaan lembaga antirasuah.
Ia mengatakan publik dapat mempertanyakan efektivitas pengamanan lokasi apabila segel yang dipasang penyidik dapat dicopot pihak lain tanpa segera diketahui siapa pelakunya.
“KPK line bukan pita dekorasi. Itu penanda bahwa lokasi sedang diamankan untuk kepentingan penegakan hukum,” kata Jimmy.
BCW meminta KPK mengusut perkara tersebut tanpa melihat jabatan maupun kedudukan pihak yang nantinya ditemukan terlibat.
Jimmy mengatakan perkara itu juga harus dipisahkan dari spekulasi mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam perkara pokok dugaan korupsi Bea Cukai. Pengusutan pencopotan segel, menurut dia, harus berangkat dari fakta dan alat bukti.
“Yang kami minta sederhana. Cari siapa yang mencopotnya, siapa yang memerintahkan jika memang ada perintah, siapa yang masuk setelah segel dibuka, dan pastikan tidak ada barang bukti yang berubah atau hilang,” kata Jimmy.
Ia mengatakan KPK jangan membiarkan pertanyaan tersebut menggantung setelah fakta mengenai pencopotan segel terungkap di pengadilan.
“Jangan sampai yang hilang ternyata bukan cuma segelnya,” ujar Jimmy.
Pewarta : (Red)
