Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi para Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II Lantai 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Ditemui usai rapat, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kemhan TNI mendapatkan nilai yang sangat baik dengan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemhan dan TNI.
Menhan RI juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana kebutuhan anggaran sesuai pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Namun, beliau menekankan bahwa alokasi tersebut masih memerlukan tambahan guna memenuhi kebutuhan prioritas yang sangat penting, seperti pembangunan kekuatan, pemeliharaan personel, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran tersebut akan digunakan oleh TNI dan seluruh markas besar angkatan dalam mendukung pembinaan kekuatan dan kesiapsiagaan.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjawab pertanyaan awak media terkait penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Panglima TNI menjelaskan bahwa proses pensiun dini Mayjen Rizal sedang berjalan dan akan segera diselesaikan. “Kalau Dirut Bulog sedang kita proses pensiun dini, sedang kita proses secepatnya. Nggak lama, cepat, cuma ada proses-proses yang harus dilewati,” ujarnya.
Panglima TNI juga menjelaskan bahwa Mayjen Rizal saat ini tengah bertugas di Merauke dalam rangka optimalisasi lahan dan telah menunjukkan hasil signifikan. “Mayjen Rizal sekarang di Merauke, kita tugaskan untuk optimalisasi lahan dan sudah berhasil, jadi sudah eligible di bidang ketahanan pangan,” ungkapnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya bersama antara legislatif dan TNI untuk memastikan perencanaan dan realisasi anggaran pertahanan berjalan efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
