Lamongan Buktikan Komitmen untuk Swasembada Pangan 2025
Aksesnusantara.id – Kabupaten Lamongan kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan pencapaian konkret di akhir tahun 2025. Berdasarkan data per tanggal 29 Desember 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi di wilayah ini telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Capaian LTT Lamongan tercatat sebesar 192.430 hektar, mengungguli target nasional yang besarnya 192.373 hektar. Prestasi ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan indikator kesiapan dan kerja keras multisektoral dalam mendukung agenda strategis nasional: swasembada pangan.
Pencapaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan, Mugito, di kantornya pada Selasa (30/12/2025). Dalam pernyataannya, Mugito menekankan bahwa capaian ini adalah bentuk kontribusi nyata Lamongan di bawah kepemimpinan Bupati Yuhronur Efendi (Pak Yes) terhadap instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“LTT di Kabupaten Lamongan sudah melampaui target angka yang telah ditetapkan nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan siap berkontribusi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tahun 2025, seperti yang telah ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” tegas Mugito dengan penuh optimisme.
Strategi Multidimensi di Atas Lahan Baku 96 Ribu Hektar
Pencapaian LTT yang impresif ini berdiri di atas fondasi yang kuat, yaitu luas baku sawah Lamongan yang mencapai 96.095,5 hektar. Untuk memaksimalkan potensi tersebut dan bahkan menambah areal tanam di luar lahan baku, Pemkab Lamongan melalui DKPP telah menjalankan serangkaian strategi terintegrasi dan agresif.
Pertama, intensifikasi melalui dukungan input pertanian berkualitas. Pemkab secara gencar menyediakan bibit unggul bermutu tinggi kepada petani. Ketersediaan bibit yang tepat jenis dan tepat waktu menjadi kunci awal peningkatan produktivitas. Selain itu, dilakukan juga pendampingan teknis intensif melalui Sekolah Lapang, baik Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) maupun Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Program ini bertujuan mengawal petani dari masa persemaian hingga panen dengan penerapan teknologi tepat guna.
Kedua, rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur pendukung. Upaya fisik dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat primer, sekunder, hingga tersier. Pembangunan embung (waduk kecil) dan sumur dalam maupun dangkal juga digalakkan untuk menjamin ketersediaan air, terutama di musim kemarau. Penyediaan pompa air menjadi solusi praktis di daerah-daerah yang kesulitan akses irigasi.
Ketiga, ekstensifikasi dengan memanfaatkan setiap jengkal potensi lahan. Strategi ini adalah kunci utama menambah luas tanam. DKPP Lamongan melakukan optimalisasi ekstensif pada lahan bukan sawah yang potensial. Ini termasuk memanfaatkan wilayah rawa yang diatur sistem airnya, menggarap lahan bera (lahan istirahat) dengan teknik tertentu, serta memanfaatkan skema perhutanan sosial untuk budidaya padi yang sesuai dengan kaidah konservasi. Pendekatan ini menunjukkan upaya serius untuk menghidupkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif atau bahkan menganggur.
Keempat, pendekatan sistemik melalui perencanaan dan pemantauan ketat. Keberhasilan tidak datang tiba-tiba. DKPP Lamongan melakukan penyusunan jadwal tanam terpadu di setiap kecamatan untuk menghindari penanaman serentak yang berisiko terhadap serangan hama dan pasar. Monitoring lapangan harian oleh penyuluh pertanian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Selain itu, dilakukan identifikasi dan pengawasan ketersediaan sarana produksi seperti benih, pupuk (organik dan anorganik), serta alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mencegah kelangkaan.
Menggerakkan Dana Desa dan Memakmurkan Petani
Komitmen Pemkab Lamongan tidak hanya pada level kebijakan teknis. Mugito mengungkapkan langkah strategis dengan melibatkan pemerintahan desa. “Pemkab Lamongan sudah mencanangkan penggunaan dana desa minimal 20 persen untuk pertanian, dan rencananya akan kami gunakan untuk pelaksanaan sekolah lapang,” jelasnya. Kebijakan ini memiliki dampak ganda: mendukung peningkatan kapasitas petani di tingkat akar rumput sekaligus memastikan alokasi anggaran desa tepat sasaran untuk sektor produktif.
“Tujuannya agar kemampuan petani lebih maksimal dalam mengelola dan mengatasi masalah pertanian,” tambah Mugito. Dengan pendampingan yang dekat dan pendanaan yang memadai dari level desa, petani diharapkan menjadi lebih mandiri, inovatif, dan resilient dalam menghadapi tantangan cuaca maupun hama penyakit.
Pada akhirnya, keberhasilan LTT ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani, yang merupakan ujung tombak ketahanan pangan. Mugito menegaskan, “Dengan bertambahnya luas area tanam, volume produksi pangan secara langsung meningkatkan potensi kesejahteraan petani. Adanya pemanfaatan lahan tidur dapat memberikan peluang kerja baru di wilayah tersebut dan meningkatkan nilai ekonominya.”
Pencapaian LTT yang melampaui target nasional ini menjadi modal berharga bagi Lamongan. Bukan hanya untuk memenuhi target produksi beras nasional, tetapi lebih dari itu, untuk membangun kemandirian ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengokohkan posisi strategis “Kota Soto” sebagai penyangga pangan nasional yang andal dan progresif. Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah memastikan keberlanjutan produktivitas di lahan tambahan tersebut dan melindungi hasil panen hingga mampu berkontribusi maksimal pada lumbung pangan nasional.
