DPW PPP Jawa Timur Perkuat Konsolidasi Hukum dan Organisasi Menuju Pemilu 2029
Jakarta, aksesnusantara.id — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP yang berlangsung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Keikutsertaan DPW PPP Jawa Timur dalam forum tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat koordinasi internal, khususnya dalam membangun kesiapan bidang hukum sekaligus menata strategi organisasi menghadapi Pemilu 2029.
Rakornas tidak hanya menjadi ruang koordinasi bagi jajaran hukum PPP dari berbagai wilayah, tetapi juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait pendampingan, advokasi, serta penguatan aspek hukum dalam setiap aktivitas kepartaian.
Sejumlah pandangan mengenai masa depan PPP turut mengemuka dalam kegiatan tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang hadir dalam Rakornas menegaskan bahwa PPP masih memiliki posisi penting dalam perjalanan politik Indonesia.
Menurut Hamdan, PPP merupakan partai yang memiliki akar sejarah panjang dan lahir dari perjuangan politik Islam yang diwariskan para ulama.
“Saya merasa PPP ini penting harus tetap eksis. Karena ini partai warisan para ulama, partai Islam yang memang pelanjut dari partai-partai Islam sejak zaman sebelum kemerdekaan,” ujar Hamdan.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan kepengurusan secara formal segera diikuti dengan langkah konkret berupa konsolidasi di seluruh tingkatan organisasi.
Bagi Hamdan, salah satu tantangan utama PPP saat ini adalah kembali membangun kedekatan dengan berbagai elemen yang sebelumnya tidak lagi aktif atau sempat menjauh dari partai.
“Yang penting sekali adalah memang konsolidasi, kembali mengajak mereka yang dulunya mungkin agak menjauh dari PPP, kembali mendekat PPP. Ini pekerjaan berat,” katanya.
Pesan tersebut menjadi dorongan tersendiri bagi DPW PPP Jawa Timur untuk melanjutkan penguatan organisasi hingga ke tingkat daerah. Konsolidasi dinilai tidak cukup dilakukan di tingkat elite partai, tetapi harus diterjemahkan melalui komunikasi dan silaturahmi yang lebih intensif dengan struktur serta masyarakat.
Di sisi lain, penguatan bidang hukum dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga agar seluruh aktivitas dan kebijakan partai berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapasitas advokasi dan pendampingan hukum juga perlu terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang profesional bagi kepentingan organisasi maupun masyarakat.
DPW PPP Jawa Timur berkomitmen menjaga komunikasi antarstruktur, memperkuat soliditas kader, serta menghidupkan kembali kedekatan partai dengan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menghadapi kontestasi politik 2029.
Dengan waktu sekitar tiga tahun menuju Pemilu 2029, Rakornas Bidang Hukum diharapkan mampu menjadi salah satu momentum untuk memperkokoh fondasi organisasi PPP. Konsolidasi, penguatan hukum, dan pengembalian kepercayaan masyarakat menjadi pekerjaan yang harus dijalankan secara beriringan.
DPW PPP Jawa Timur pun menegaskan tekad untuk terus bergerak bersama seluruh elemen partai, menyatukan langkah, memperkuat struktur, dan membangun kembali kekuatan PPP sebagai bagian dari ikhtiar menuju “Back to Senayan.” (AS)
