Transparasi yang tertunda, kepercayaan yang memudar
Lamongan, aksesnusantara.id – Di atas kertas, tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia sudah cukup ideal. Ada mekanisme pengawasan, transparansi, partisipasi publik, hingga sistem pencegahan korupsi yang dirancang berlapis. Namun, di Kabupaten Lamongan, realitas justru menunjukkan hal yang sebaliknya: sistem ada, tapi tak pernah benar-benar dijalankan dengan disiplin.
Kasus korupsi proyek bernilai ratusan miliar bukan sekadar penyimpangan teknis. Ia adalah cermin dari kegagalan kolektif, kegagalan pengawasan, kegagalan transparansi, dan yang paling mendasar, kegagalan keberanian untuk menegakkan aturan. Ketika proyek besar bisa “bermain” di ruang yang seharusnya diawasi ketat, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan: di mana sistemnya?
Lebih ironis lagi, berbagai instrumen pencegahan sudah tersedia. Indikator yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seperti MCP dan SPI bukan sekadar angka administratif. Ia adalah alarm dini. Namun, ketika skor menurun dan titik rawan terus berulang, alarm itu tampaknya hanya dianggap sebagai formalitas, bukan peringatan serius.
Di sinilah letak persoalan utamanya. Lamongan tidak kekurangan regulasi. Lamongan tidak kekurangan program. Yang kurang adalah konsistensi dan kemauan politik untuk menutup celah-celah yang selama ini dibiarkan terbuka.
Bandingkan dengan daerah lain yang mulai beranjak menuju tata kelola yang lebih bersih. Mereka tidak selalu lebih kaya atau lebih besar, tetapi mereka lebih disiplin. Mereka memahami bahwa transparansi bukan sekadar unggahan dokumen PDF, melainkan keterbukaan yang bisa dipahami publik. Mereka sadar bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar prosedur, melainkan titik paling rawan yang harus dijaga mati-matian.
Sementara itu, di Lamongan, reformasi sering terjebak dalam jebakan klasik: banyak rencana, minim eksekusi. Digitalisasi setengah hati, pengawasan administratif, dan birokrasi yang masih menyisakan ruang bagi kedekatan dan kepentingan.
Akibatnya, publik dipaksa menanggung biaya dari sistem yang longgar. Pelayanan yang lambat, potensi pungutan liar, hingga kebijakan yang tidak sepenuhnya berpijak pada kebutuhan masyarakat. Ketika suara kritik muncul, baik dari mahasiswa maupun masyarakat sipil, ia kerap tidak diolah sebagai masukan, melainkan dianggap gangguan.
Padahal, daerah tidak akan runtuh karena kritik. Ia justru runtuh ketika kritik tidak lagi didengar.
Jika Lamongan serius ingin mengejar ketertinggalan, maka langkahnya tidak perlu rumit. Kunci utamanya sederhana, tapi sering dihindari: menutup titik rawan korupsi secara nyata, membuka data anggaran secara jujur, memperbaiki pelayanan publik tanpa basa-basi, serta menempatkan birokrasi di atas prinsip merit, bukan kedekatan.
Tidak perlu menunggu lima tahun. Dalam satu hingga tiga tahun, perubahan itu bisa terlihat, jika memang ada kemauan. Namun tanpa itu, semua jargon reformasi hanya akan menjadi ilusi yang terus diulang, sementara masalah yang sama tetap berputar.
Pada akhirnya, pertanyaan untuk Lamongan bukan lagi soal apa yang harus dilakukan. Semua orang sudah tahu jawabannya.
Pertanyaannya adalah: apakah ada keberanian untuk benar-benar menjalankannya?. (Red)
Opini oleh : Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan, M.Ferry Fadli.
