Semarang, Aksesnusantara.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Jawa Tengah yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Konsep tersebut merupakan langkah penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan termasuk reintegrasi sosial eks napiter.
“Kita sambut baik. BNPT sudah punya program tinggal kita berperan, sharing-lah ya. Kalau bicara bisnis tadi teknisnya itu lahan di mana nanti akan kami usulkan ke beliau maka ada assessment di awal. Terus itu nanti kita coba desain di beberapa tempat. Prinsipnya kita akan dukung. Kami juga sepakat untuk bagaimana nantinya mencegah karena ini penting dari edukasi dan lain sebagainya,” kata Ganjar usai menerima Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/11/2021).
Ganjar menjelaskan, beberapa contoh pendampingan reintegrasi sosial dan deradikalisasi kepada eks napiter sudah ada. Pola-pola tersebut tinggal direplikasi dan dipadukan dengan konsep dari BNPT. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan BNPT dengan melibatkan Kesbangpol, Kesra, UMKM, dan Perindustrian diperlukan agar para eks napiter bisa mandiri setelah kembali ke masyarakat.
“Beberapa tadi yang sudah ada di masyarakat dan nanti yang akan keluar juga akan bekerjasama agar kita dapat informasi itu dari BNPT. Terus kita edukasi agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan bermasyarakat dengan baik. Tugas negara adalah melindungi masyarakatnya begitu dan biar orang lain tahu,” katanya.
Ganjar menambahkan, dalam konsep pembangunan kesejahteraan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh. Baik mereka yang sudah dibina BNPT dan diberikan keterampilan maupun yang baru kembali ke masyarakat akan terus didampingi.
“Tugas saya membantu BNPT di daerah. Kita bantu sampai tuntas termasuk permodalan, pelatihan, sampai pemasaran,” katanya.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan itu dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan eks napiter. Salah satunya adalah memberikan lapangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan di bidang UKM untuk kemandirian di kalangan eks napiter. Konsep tersebut akan diwujudkan dengan membentuk KKTN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
“Hari ini kami di Jawa Tengah untuk koordinasi masalah teknis yang akan dikerjakan ke depan. Mudah-mudahan bis diwujudkan agar eks napiter yang keluar sudah ada tempat untuk menampung dan memberdayakan mereka. Harapannya ke depan tidak kembali ke kelompoknya dan punya kemandirian bidang ekonomi,” katanya.
Boy Rafli menjelaskan di Jawa Tengah ada sekitar 130 eks napiter. Jumlah itu tersebar di beberapa daerah. Keberadaan KKTN itu diharapkan bisa menjadi kantong kegiatan kepada para eks napiter.
“Ada beberapa titik pusat deradikalisasi yang sudah berjalan dan ditambah lagi yang ini. Jadi disesuaikan dengan domisili mereka. Misal yang berdomisili di wilayah Pantura seperti Semarang, Pekalongan, dan lainnya bisa disatukan di tempat baru ini. Kegiatan yang di Soloraya itu sudah ada beberapa titik tapi tidak menggunakan sistem kawasan, tersebar,” katanya.
Hasil koordinasi dengan Ganjar Pranowo, lanjut Boy Rafli, pengembangan kesejahteraan itu juga akan disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Untuk itu dalam KKTN ini juga akan disinkonkan dengan memberikan kemampuan dan infrastruktur untuk mendukung minat eks napiter.
“Jadi akan ada assessment awal per individu. Lalu dikelompokkan dalam minat yang sama untuk diberi pembekalan ketrampilan. Setiap kelompok bisa sekitar 30an eks napiter,” katanya. (*CP)
