FKBN Soroti Program Makan Gratis Bagi Lansia di Kabupaten Lamongan yang Tak Layak Makan.
Lamongan,Aksesnusantara.id – Forum Kader Bela Negara (FKBN) Bakorda Kabupaten Lamongan turut prihatin akan kejadian temuan makanan gratis bagi Lansia yang tak layak untuk dimakan.
Hal tersebut membuat Bakorda FKBN Lamongan turut bersuara keras serta mengecam Pokmas yang tega menyajikan makanan yang tak layak.
Ketua Bakorda FKBN Lamongan, Ferry Fadli menyayangkan akan kejadian yang terjadi di Kecamatan Babat pada sebelumnya, setelah melihat temuan dalam vidio berdurasi 35 detik.
“Sangat ironis, harusnya para Lansia bisa merasakan program makan gratis dari Kementrian Sosial untuk menjaga kesehatan, namun pada temuan yang ada dalam vidio tersebut kami sangat kecewa dengan pihak-pihak yang sengaja ingin mencari keuntungan dari program tersebut,” ujar Fadli panggilan akrabnya pada media. Minggu,(16/06/2024).
Fadli juga menyayangkan akan tidak adanya pengawasan dari Dinas terkait, harusnya hal-hal seperti di Kecamatan Babat tidak akan terjadi jika ada pendampingan dan monitoring dari Dinas Terkait.
“Harusnya ada pengawasan dari Dinas Sosial sebagai turunan dari Kemensos RI, karena program makan gratis untuk Lansia adalah program Kementerian yang harus disukseskan,” terang tokoh pemuda itu.
Lebih lanjut, Fadli berharap akan kinerja sinergitas yang baik antara Pokmas dan Dinas Sosial Lamongan. Fadli juga menyoroti akan menu yang disajikan, harusnya dengan harga 15 ribu para Lansia bisa mendapatkan makanan yang lebih enak dan bergizi bukan seperti yang ada dalam vidio yang beredar yang menayangkan sajian menu yang tidak sebanding dengan harga per menunya.
“Masa dengan anggaran per porsi Rp.15.000,- hanya mendapatkan menu seperti dalam video, kalau dihitung-hitung harusnya bisa mendapatkan menu yang lebih pantas dan bergizi dengan anggaran segitu (15 ribu-red),” tuturnya.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwasanya pihak Pokmas makan gratis juga diiisi oleh keluarga dekat pendamping sosial. Jika itu memang terjadi ada dugaan bahwa program tersebut menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi dari program makan gratis.
“Kami juga mendapatkan informasi bahwa ada dugaan anggota Pokmas diisi oleh keluarga dari pendamping PKH. Jika hal tersebut benar, harus ada tindakan tegas dari Dinsos dan APH di Kabupaten Lamongan, jangan sampai program bantuan makan gratis atau program bantuan sosial itu menjadi potensi lahan korupsi berjamaah nantinya. Kami juga akan selalu mengawasi dan mengawal seluruh program-program bantuan sosial yang ada di kabupaten Lamongan jika menemukan penyimpangan kami akan langsung melaporkannya ke pusat dan Kementerian terkait,” tegasnya. (Red)
