Jakarta – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan laut nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melaksanakan kegiatan Rapat Identifikasi Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Kegiatan berlangsung di Kantor Rawamangun Bakamla RI, Jumat (9/5/2025).
Kegiatan Rapat ini dipimpin oleh Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan bahwa Kegiatan rapat hari ini merupakan upaya tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Sebagai salah satu Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab dan kepentingan strategis dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan nasional. Seiring perkembangan kondisi strategis maka kompleksitas ancaman di wilayah laut Indonesia meningkat sehingga memerlukan sistem informasi yang terintegrasi dan responsif.
Adapun urgensi penguatan sistem informasi yaitu pengembangan sistem informasi secara maksimal di era teknologi digital saat ini. Sistem informasi yang terintegrasi dan responsif menjadi tulang punggung dalam pengawasan, deteksi dini, dan respon cepat terhadap berbagai ancaman keamanan dan keselamatan laut. Kebutuhan akan data yang akurat, real-time, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait, merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antar lembaga untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam menghadapi tantangan bersama.
Turut hadir sebagai narasumber, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Politik dan Keamanan RI Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama, dan Unit Kerja Tim Kerja Sama dan Pemantauan Audit TIK – Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Bapak Ivan Syahreza, S.T.
“Dengan adanya diskusi yang konstruktif dan terbuka, diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan kelemahan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut yang ada saat ini, sehingga dapat dirumuskan solusi rekomendasi untuk penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional,” ucap Laksma Bakamla Dafit di akhir rapat.
Rapat ini melibatkan sembilan instansi, yaitu TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair), Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Kenavigasian Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Badan Siber dan Sandir Negara (BSSN), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). (Humas Bakamla RI)
