Digitalisasi Pendidikan dan Ketahanan Bangsa, Menakar Akuntabilitas Kebijakan Publik.

Digitalisasi Pendidikan dan Ketahanan Bangsa, Menakar Akuntabilitas Kebijakan Publik.

Oleh : Riana Fathonatul Q, M.Pd.

Aksesnusantara.id – Digitalisasi pendidikan bukan lagi agenda teknis, melainkan kebijakan strategis yang menentukan daya saing bangsa di tengah disrupsi global. Pengalaman negara-negara seperti Finlandia dan India menunjukkan bahwa transformasi pendidikan berbasis teknologi hanya efektif ketika ditopang oleh pedagogi yang kuat, peningkatan kapasitas guru, dan tata kelola kebijakan yang akuntabel. Karena itu, ketika digitalisasi pendidikan dijalankan dalam skala nasional dengan anggaran besar dan dampak luas, uji publik menjadi keniscayaan demokratis. Uji tersebut penting untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar berkontribusi pada pemerataan akses belajar dan penguatan sumber daya manusia.

Dalam praktik kebijakan publik, dokumen penjelas kebijakan atau yang kerap disebut buku putih memiliki posisi penting. Ia bukan sekadar alat pembelaan, melainkan instrumen transparansi negara untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan, proses kebijakan, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Kehadiran dokumen semacam ini mencerminkan upaya negara menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika penilaian dan kritik masyarakat.

Sebagai kebijakan publik, digitalisasi pendidikan dirancang sebagai respons negara terhadap ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan, khususnya terkait akses teknologi, kualitas sarana pembelajaran, dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi perubahan global. Kebijakan ini tidak semata-mata bertujuan memperkenalkan teknologi ke ruang kelas, melainkan memastikan bahwa transformasi digital berjalan sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kapasitas nasional.

Dalam konteks ini, pendidikan digital menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang, sebagaimana ditegaskan Ki Hadjar Dewantara bahwa “setiap usaha pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.” Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan pendidikan termasuk digitalisasi, harus dinilai bukan hanya dari niatnya, tetapi dari kebermanfaatannya bagi publik luas.

Kebijakan publik di bidang pendidikan memiliki karakter khas: dampaknya tidak selalu dapat diukur secara instan. Hasilnya baru terasa dalam jangka menengah dan panjang, melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan kesiapan peserta didik menghadapi perubahan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penilaian kebijakan digitalisasi pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek pengadaan sarana, tetapi juga pada konteks implementasi dan keberlanjutannya.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan adalah pengelolaan persepsi publik. Ketika kebijakan memasuki ruang pemberitaan dan perbincangan luas, perhatian publik kerap tertuju pada aspek anggaran dan potensi penyimpangan, sementara tujuan substantif kebijakan justru terpinggirkan. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan komunikasi kebijakan menjadi faktor krusial.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas kebijakan publik tidak dapat disandarkan pada figur atau persepsi personal, melainkan harus dibangun melalui sistem kelembagaan yang transparan dan dapat diuji.

Perencanaan yang terdokumentasi, mekanisme audit, serta pengawasan lintas institusi merupakan prasyarat agar kebijakan berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonom Joseph E. Stiglitz yang menegaskan bahwa, “transparency is the foundation of trust in public institutions.” Dengan demikian, keterbukaan kebijakan bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga upaya strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak ditentukan oleh ramainya perbincangan di ruang publik maupun kelengkapan dokumen perencanaan kebijakan. Ukuran utamanya justru terletak pada praktik pembelajaran di sekolah. Di ruang kelas, kebijakan tersebut berhadapan langsung dengan realitas pendidikan: sejauh mana teknologi mendukung kerja guru, membuka peluang belajar yang lebih inklusif bagi peserta didik, serta memperkaya proses pedagogis.

Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Fullan, pakar reformasi pendidikan, yang menegaskan bahwa “educational change succeeds or fails in the classroom.” Dengan demikian, evaluasi kebijakan pendidikan semestinya berfokus pada dinamika pembelajaran sehari-hari, bukan berhenti pada rancangan kebijakan di level administratif.

Bagi sekolah di wilayah terpencil, aspek distribusi, layanan teknis, dan pendampingan penggunaan teknologi memiliki arti yang jauh lebih penting dibanding sekadar spesifikasi atau harga satuan. Tanpa ekosistem pendukung yang memadai, digitalisasi berisiko menjadi kebijakan simbolik yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, ketika implementasi dirancang secara menyeluruh, teknologi dapat menjadi pengungkit peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam perspektif Bela Negara, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan nasional. Literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan adaptasi terhadap teknologi merupakan bagian dari ketahanan sumber daya manusia di era informasi. Digitalisasi pendidikan, dengan demikian, bukan hanya proyek sektoral, melainkan investasi jangka panjang bagi kemandirian dan daya saing bangsa.

Namun, investasi semacam ini menuntut kedewasaan kolektif dalam menilai kebijakan publik. Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol demokratis, tetapi perlu diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar personalisasi persoalan.

Negara yang kuat bukan negara yang anti-kritik, melainkan negara yang mampu menjelaskan kebijakannya secara terbuka dan memperbaikinya berdasarkan evaluasi berbasis data.

Digitalisasi pendidikan akan terus berada dalam sorotan publik, seiring besarnya harapan yang disematkan padanya. Tantangan ke depan bukan hanya merancang kebijakan yang inovatif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan komunikasi yang jujur. Evaluasi kebijakan pendidikan harus berpijak pada dampaknya bagi sekolah, guru, dan peserta didik bukan semata pada hiruk-pikuk persepsi.

Bagi dunia pendidikan, digitalisasi adalah realitas yang tak terelakkan. Bagi negara, ia adalah instrumen strategis untuk membangun ketahanan bangsa. Karena itu, uji publik terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan seharusnya menjadi ruang pembelajaran bersama: bagaimana negara, masyarakat, dan dunia pendidikan dapat bertemu dalam satu tujuan, yakni menyiapkan generasi yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing di tengah perubahan zaman.

“Digitalisasi pendidikan bukan soal teknologi, melainkan soal keberanian negara memastikan kebijakan yang akuntabel benar-benar bekerja di ruang kelas, karena di sanalah masa depan dan ketahanan bangsa ditentukan,” tutup Riana Fathonatul Q, M.Pd. (Red)