Jakarta – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., secara resmi memulai jalannya Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh jajaran Pejabat Tinggi dan Menengah Bakamla RI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Rapim bertemakan “Mewujudkan Laut Aman Dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” ini berlangsung hybrid, berpusat di Kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025).
Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Rapim Bakamla RI Tahun 2025 tetap terlaksana tanpa mengurangi esensi dari tujuan utama Rapim, yaitu penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Kepala Bakamla RI di tahun 2025.
Pada kesempatan ini, Kepala Bakamla RI menegaskan adapun sejumlah proyeksi tahun 2025 yang tergambar sebagai visi awal, meliputi peningkatan nilai Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang berarti terjadi penurunan isu keamanan laut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, peningkatan operasi melalui sinergitas patroli, pengembangan sumber daya, penguatan kerja sama, serta forum keamanan, keselamatan dan penegakan hukum (KKPH). Terakhir, melaksanakan instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Arahan Kepala Bakamla RI dalam bidang Kebijakan dan Strategi pada tahun 2025 yakni, laksanakan perumusan kebijakan dan strategi keamanan laut berbasis data yang berorientasi pada profesionalisme, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas operasional di laut dengan harmonisasi bersama instansi terkait.
Dalam bidang Operasi dan Latihan yakni laksanakan peningkatan efektivitas patroli keamanan laut dan penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan serta forum keamanan, keselamatan dan penegakan hukum (KKPH) dengan kerja sama internasional dan regional. Sedangkan dalam bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama yakni, laksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan percepatan sistem peringatan dini, penyusunan regulasi dan perkuat kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta penyempurnaan regulasi dan harmonisasi kebijakan hukum maritim untuk memperkuat kewenangan Bakamla RI dalam penegakan hukum di laut.
Rapim turut disertai materi yang disampaikan oleh Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan KemenPPN/BAPPENAS Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB Nanik Murwati, S.E., M.A., melalui tayangan video.
Di akhir rapat, Kepala Bakamla RI turut menekankan peningkatan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan pemborosan, sehingga tercipta akuntabilitas efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025. “Hasil dari Rapim ini sebagai panduan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran, sehingga rencana pengembangan Bakamla RI ke depan dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Bakamla RI akan berupaya maksimal untuk mencapai tujuan ini guna refleksi pada Tahun 2024,” ucap Kepala Bakamla RI menutup Rapim Bakamla RI Tahun 2025. (Humas Bakamla RI)
