Guru MI se-Glagah Gelar Aksi Solidaritas, Permohonan Maaf Danramil Disambut Positif
Lamongan, aksesnusantara.id – Suasana Pendopo Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, diwarnai pertemuan antara jajaran pemerintah kecamatan, unsur TNI-Polri, dan para guru se-Kecamatan Glagah pada Rabu (21/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog dan penyampaian aspirasi solidaritas guru menyusul dugaan tindak kekerasan yang melibatkan Serma MS terhadap M. Munir Thowil, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Meluntur.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga, tanpa mengesampingkan proses hukum yang tengah berjalan.
Camat Glagah, Misbahuddin, S.E., menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tenaga pendidik atas peristiwa yang menimbulkan keprihatinan di lingkungan pendidikan tersebut. Ia berharap persoalan ini dapat disikapi dengan kepala dingin melalui komunikasi dan semangat saling menghormati.
Menurutnya, hubungan baik antara TNI dan para guru perlu terus dijaga demi menciptakan suasana yang aman dan harmonis di tengah masyarakat.
“Melalui pertemuan di pendopo ini, kami berharap persoalan dapat disikapi dengan bijaksana, sehingga tercipta kedamaian dan hubungan baik antara TNI dan para guru. Kondusivitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita bangun,” ungkap Misbahuddin.
Sementara itu, perwakilan TNI,Danramil Kapten Supriyadi, menyampaikan penyesalan serta permohonan maaf kepada para guru yang hadir, khususnya kepada M. Munir Thowil selaku pihak yang diduga menjadi korban dalam peristiwa tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap bertanggung jawab dalam menyikapi perkara yang melibatkan anggotanya. Menurut Supriyadi, Serma MS saat ini masih menjalani proses penanganan melalui jalur hukum militer di Subdenpom Lamongan.
Kapten Supriyadi juga menjelaskan bahwa upaya komunikasi telah dilakukan sejak awal kejadian, termasuk dengan mendatangi kediaman Munir bersama kepala desa setempat sebelum persoalan tersebut menempuh jalur hukum.
“Sebagai prajurit TNI, kami menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas peristiwa ini. Anggota kami masih menjalani proses penanganan di Subdenpom Lamongan. Kami menghormati proses yang berjalan dan akan mempertanggungjawabkan persoalan ini sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengabdian prajurit TNI tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Karena itu, ia berharap komunikasi dan kepercayaan antara TNI dan masyarakat tetap terpelihara di tengah proses penyelesaian perkara tersebut.
Di sisi lain, Kapolsek Glagah, Iptu Miftahul Choir, S.H., mengajak masyarakat dan para guru untuk memberikan ruang kepada aparat yang berwenang dalam menangani perkara tersebut.
Ia menyampaikan bahwa karena pihak yang diduga terlibat merupakan anggota TNI, penanganan perkara akan dilakukan melalui mekanisme hukum militer sebagaimana disampaikan oleh pihak TNI.
“Kami mengajak seluruh masyarakat dan rekan-rekan guru untuk tetap menjaga situasi yang aman dan damai. Penanganan perkara ini kita percayakan kepada pihak yang berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Imbauan Ulama untuk Mengedepankan Dialog
Sebelum pertemuan solidaritas guru berlangsung, ulama kharismatik dari Langitan, KH Maksum faqih (Gus Maksum), disebut telah menyampaikan imbauan melalui Videonya agar persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Imbauan itu ditujukan untuk menjaga suasana tetap kondusif serta menghindari berkembangnya ketegangan di tengah masyarakat.
Gus KH Maksum faqih berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari jalan penyelesaian yang mengedepankan ketenangan, tanpa mengabaikan hak pihak yang merasa dirugikan maupun proses hukum yang harus dijalankan.
Pertemuan di Pendopo Kecamatan Glagah pun menjadi momentum untuk mempertemukan aspirasi para guru dengan unsur pemerintah dan aparat keamanan. Namun, upaya menjaga perdamaian tetap perlu berjalan seiring dengan kepastian penanganan perkara secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Bagi dunia pendidikan, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan, kehormatan, dan martabat tenaga pendidik. Sementara bagi seluruh unsur pemerintahan dan aparat negara, situasi tersebut menjadi ruang evaluasi untuk memperkuat komunikasi, pengendalian diri, serta kepercayaan masyarakat.
Perdamaian bukan sekadar berakhirnya ketegangan, melainkan juga kesediaan semua pihak untuk menghormati proses hukum, menjaga martabat masing-masing, dan memastikan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. (Hd/Red)
