Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp 11,42 triliun, yang bersumber dari denda kehutanan Rp 7,23 triliun, PNBP penanganan korupsi Rp 1,96 triliun, setoran pajak Januari–April 2026 Rp 967,7 miliar, kontribusi pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp 108,5 miliar, serta denda lingkungan hidup Rp 1,14 triliun.
Selain capaian di sektor keuangan, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan lahan pertambangan seluas 10.257,22 hektare.
Pada tahap VI ini, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan tersebut tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Aceh dan Jawa Barat. Selain itu, turut diserahkan lahan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali seluas 30.543,4 hektare kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian penyelamatan keuangan negara yang terus menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 1,5 tahun pemerintahan. “Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp 11,42 triliun,” ucap Presiden RI.
Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh TNI terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta memperkuat upaya penegakan hukum dan penyelamatan aset negara. TNI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam memastikan setiap potensi kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
