Program MBG Lamongan Naik Kelas Nasional, Dandim Soroti Pentingnya Evaluasi SPPG
Lamongan, aksesnusantara.id – Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian signifikan, tidak hanya di tingkat Provinsi Jawa Timur, tetapi juga hingga skala nasional. Berdasarkan data per Agustus 2025 awalnya ada 34 dapur MBG, sampai per Maret 2026, ada perkembangan signifikan yang saat ini terdapat sekitar 145 dapur MBG yang tersebar di Kabupaten Lamongan, telah berdiri dan beroperasi di wilayah tersebut.
Selain itu, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan juga telah aktif menjalankan operasionalnya. Tingginya jumlah ini mencerminkan keberhasilan implementasi MBG yang didukung kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kodim 0812, pelaku UMKM, peternak, nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam penyediaan bahan pangan lokal.
Meski demikian, capaian kuantitas tersebut diingatkan harus diimbangi dengan kualitas layanan. Seiring percepatan program MBG, evaluasi rutin dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga standar pelaksanaan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, saat menghadiri kegiatan Halalbihalal Mitra MBG se-Kecamatan Lamongan di Gedung Olahraga (GOR), Sabtu (28/3/2026).
Dalam sambutannya, Dandim menegaskan bahwa evaluasi berkala merupakan kunci keberhasilan program prioritas nasional tersebut agar tetap berjalan aman, lancar, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Tujuan utama kami adalah memastikan program Bapak Presiden dapat berjalan dengan baik dan aman di Kabupaten Lamongan. Kami dari Forkopimda menyarankan agar SPPG melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan kembali, saat ini terdapat sekitar 145 dapur MBG yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Dengan evaluasi yang konsisten, diharapkan kinerja program semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Harapannya program ini terus berjalan maksimal sehingga mampu mencetak generasi masa depan yang lebih unggul,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dandim mengingatkan bahwa pemerintah pusat tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada SPPG yang tidak mematuhi ketentuan. Secara nasional, ratusan unit telah ditutup karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Secara nasional sudah sekitar 700 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai SOP. Kami berharap di Lamongan tidak ada yang sampai terkena sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Lamongan Kota, Agustin, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keberhasilan program MBG agar tetap tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi menu dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui pengawasan bersama, kita pastikan program ini berjalan sesuai tujuan, baik dari sisi kualitas menu maupun kesesuaian anggaran. Mari kita sukseskan program ini sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (Red)
