Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera menggelar rapat koordinasi dengan DPR RI di ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa, pada Rabu (18/2/2026).
Dalam paparannya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Satgas PRR menyampaikan bahwa TNI terus menunjukkan komitmen aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. “Keterlibatan TNI tidak bersifat temporer, melainkan berkesinambungan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
“Hingga saat ini TNI tetap terus mengerahkan personel dan alutsista untuk membantu penanganan berbagai bencana, termasuk banjir yang terjadi dalam waktu terakhir di sejumlah wilayah. Dukungan tersebut mencakup evakuasi masyarakat, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak,” jelas Letjen TNI Richard Tampubolon.
TNI juga terlibat aktif dalam berbagai satuan tugas yang berperan langsung dalam percepatan pemulihan, antara lain Satgas Jembatan yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan akses penghubung, Satgas Koala dengan fokus pekerjaan pada normalisasi sungai, serta berbagai satuan tugas lain yang menangani pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), hingga dukungan program pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Kasum TNI selaku Wakil Ketua 1 Satgas PRR keterlibatan menyeluruh tersebut, merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TNI yang senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kemampuan mobilisasi cepat, dukungan logistik, serta jaringan satuan yang menjangkau hingga wilayah terpencil, TNI berupaya memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat keselarasan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan TNI diharapkan mampu menghadirkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan wilayah dan masyarakat di masa mendatang.
Melalui kolaborasi nasional yang solid dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah, tetapi juga membangun kembali harapan dan kehidupan masyarakat secara lebih kuat dan tangguh. (*)
