Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika turun langsung menemui ribuan massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan di halaman Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kondusif ini dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang telah berkumpul sejak pagi hari. Ketiga pimpinan daerah tersebut hadir untuk menjamin bahwa aspirasi rakyat Lampung dapat tersalurkan dengan baik.
“Kami mengapresiasi sikap tertib saudara-saudara dalam menyampaikan aspirasi. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya di hadapan massa aksi.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Lampung Melawan menyampaikan sepuluh tuntutan utama, di antaranya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR, peningkatan gaji dosen dan guru, pemecatan menteri yang dianggap bermasalah, reformasi total Polri, evaluasi kinerja Polda Lampung, penolakan RKUHAP, serta penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan harmoni di Provinsi Lampung. “TNI akan selalu bersama rakyat. Kami hadir untuk memastikan aspirasi saudara-saudara saya ini dapat tersalurkan dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Mayjen Sianturi.
Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menyampaikan komitmen kepolisian untuk mengawal aspirasi masyarakat. “Kami dari Polda Lampung akan memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan hari ini akan diteruskan ke tingkat pusat. Mari kita jaga Lampung tetap kondusif dan damai,” ujarnya.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung ke tingkat nasional. “Saya akan membawa tuntutan ini ke Jakarta dan menyampaikannya langsung kepada pemerintah pusat. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin daerah untuk menjembatani aspirasi rakyat Lampung,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berakhir dengan damai. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib tanpa adanya kerusuhan atau kerusakan fasilitas umum. Ketiga pimpinan daerah mengapresiasi kedewasaan masyarakat Lampung dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis dan bertanggung jawab. (Pen Kodam XXI/Radin Inten)
