Lamongan, aksesnusantara.id  – Hari Raya Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan yang identik dengan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah momentum refleksi tentang makna pengorbanan, keikhlasan, kepedulian sosial, dan keberanian menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Nilai itulah yang hari ini sangat dibutuhkan Kabupaten Lamongan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Semangat berkorban tidak boleh berhenti di masjid dan tempat penyembelihan hewan kurban saja, tetapi harus diterjemahkan menjadi gerakan kolektif membangun Lamongan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Idul Adha mengajarkan keteladanan Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi ketaatan dan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks pembangunan daerah, pengorbanan itu bisa diwujudkan melalui keberanian meninggalkan ego sektoral, kepentingan politik sempit, budaya korupsi, serta kebiasaan saling menyalahkan.

Lamongan memiliki potensi besar. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan sentra peternakan sapi terbesar di Jawa Timur menjelang Idul Adha. Namun potensi besar itu harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan desa, infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan visioner.

Semangat kurban seharusnya menjadi energi moral bagi seluruh elemen masyarakat. Pejabat harus rela “berkorban” demi pelayanan publik yang lebih maksimal, bukan justru mencari keuntungan pribadi dari jabatan. Pengusaha harus rela berbagi dan membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Generasi muda harus berani mengorbankan rasa malas dan apatis demi inovasi serta kreativitas untuk daerahnya.

Begitu pula masyarakat luas. Budaya gotong royong yang menjadi kekuatan Lamongan jangan sampai terkikis oleh individualisme. Idul Adha mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak akan tercapai jika masih banyak warga desa yang tertinggal, petani yang kesulitan pupuk, nelayan yang tertekan biaya operasional, atau pemuda yang kehilangan lapangan pekerjaan.

Momentum Idul Adha juga harus menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal fisik dan angka statistik, tetapi juga pembangunan karakter sosial. Kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat kecil adalah pondasi penting kemajuan daerah. Sebab daerah yang maju bukan hanya yang gedungnya megah, tetapi juga yang masyarakatnya saling peduli dan memiliki solidaritas tinggi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri terus mendorong berbagai sektor pembangunan, mulai penguatan peternakan, pendidikan, hingga pemberdayaan desa. Tetapi keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan pengorbanan bersama dari seluruh elemen masyarakat.

Idul Adha seharusnya menjadi titik kebangkitan moral bahwa kemajuan Lamongan hanya dapat diraih apabila semua pihak rela memberi yang terbaik untuk daerahnya. Rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kepentingan pribadi demi masa depan Lamongan yang lebih baik.

Karena sejatinya, makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang menyembelih ego demi kemajuan bersama.

Berita Opini oleh M.Ferry Fadli – Wakil Sekretaris JMSI Jatim 2025-2030.

The post Kurban dan gotong royong : Kunci kemajuan Kabupaten Lamongan appeared first on Akses Nusantara.

Lamongan, aksesnusantara.id – Di usia ke-457 tahun, Kabupaten Lamongan patut bersyukur atas berbagai capaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi meningkat, infrastruktur terus dibangun, dan sejumlah indikator sosial mengalami perbaikan. Pemerintah daerah juga menegaskan adanya penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, hingga pembangunan jalan dan jembatan melalui program Jamula.

Namun semangat Bela Negara mengajarkan bahwa cinta daerah tidak cukup diwujudkan dengan pujian dan seremoni. Bela Negara berarti keberanian mengkritik kelemahan daerah secara jujur demi masa depan Lamongan yang lebih kuat.

Kepala FKBN (Forum Kader Bela Negara) Bakorda Lamongan, M.Ferry Fadli mengungkapkan pandangan kebangsaan, tentang tantangan dan Kritik untuk perkembangan Kabupaten Lamongan yang lebih maju.

“Kritik adalah Saran yang Membangun, Pejabat jangan anti kritik dan bermental feodal. Tunjukkan kinerja lebih sebagai abdi negara, melayani dan bekerja untuk kemajuan masyarakat, semua lapisan rakyat di Kabupaten Lamongan,” tuturnya. Rabu, (27/05/2026).

Pertama adalah pembangunan belum sepenuhnya merata.

Masih ada kesenjangan antara wilayah kota dan desa, terutama di kawasan pesisir, selatan, dan daerah rawan banjir. Infrastruktur memang dibangun, tetapi sebagian masyarakat masih merasakan jalan rusak, saluran air buruk, dan akses layanan publik yang belum maksimal. Ketika pembangunan hanya terlihat di pusat kota, maka rasa keadilan sosial menjadi melemah.

Kedua, persoalan banjir dan lingkungan belum terselesaikan serius.

Karena setiap musim hujan, beberapa wilayah Lamongan masih menghadapi genangan dan banjir. Ini menunjukkan tata kelola lingkungan dan drainase belum sepenuhnya kuat. Di sisi lain, kekeringan saat musim kemarau juga masih menjadi ancaman di beberapa kecamatan.

Daerah yang kuat bukan hanya yang mampu membangun gedung, tetapi yang mampu melindungi rakyatnya dari bencana tahunan yang terus berulang.

Ketiga, generasi muda masih menghadapi tantangan minimnya lapangan kerja.

Walaupun angka pengangguran disebut klaim menurun, realitas di lapangan menunjukkan banyak anak muda Lamongan masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagian besar akhirnya memilih merantau keluar daerah karena industri lokal belum berkembang optimal. Kita lihat antara angka kelulusan dan lapangan kerja baru masih timpang.

Ini menjadi alarm serius. Jika generasi muda terbaik terus keluar dari Lamongan, maka daerah akan kehilangan energi produktif dan inovasi masa depan.

Keempat, budaya kritis masyarakat mulai melemahm

Hari ini kritik sering dianggap serangan, padahal kritik adalah bagian dari kecintaan terhadap daerah. Semangat Bela Negara justru mengajarkan keberanian mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan penghargaan dan pencitraan. Jangan sampai masyarakat apatisme terhadap politik dan pemerintahan. Abdi negara adalah abdi rakyat. Kabupaten yang besar bukan kabupaten yang anti kritik, tetapi kabupaten yang siap dievaluasi demi perbaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, identitas Lamongan sebagai lumbung pangan harus dijaga serius.

Lamongan dikenal sebagai daerah pertanian dan perikanan kuat. Namun ancaman alih fungsi lahan, rendahnya regenerasi petani, serta ketergantungan ekonomi tradisional menjadi tantangan nyata.

Jika sektor pangan tidak diperkuat dengan teknologi, perlindungan petani, dan inovasi pasar, maka Lamongan bisa kehilangan identitas strategisnya sendiri.

Lebih lanjut, Kepala FKBN Bakorda Lamongan mengatakan, Bahwa Bela Negara untuk Lamongan Hari Ini, Bela Negara bukan hanya soal menjaga NKRI dengan seragam dan slogan. Bela Negara juga berarti: semua berani melawan korupsi, bersama mengawasi pembangunan, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan sosial, dan memastikan rakyat kecil ikut menikmati hasil pembangunan.

Di Hari Jadi Lamongan ke-457, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pesta dan baliho ucapan. Yang dibutuhkan adalah keberanian bersama untuk mengakui kekurangan dan memperbaikinya.

Karena daerah yang kuat bukan daerah tanpa masalah, melainkan daerah yang berani menghadapi masalah dengan jujur.

Selamat Hari Jadi Lamongan ke-457.

“Bela Negara dimulai dari keberanian menjaga daerah sendiri agar tidak tertinggal, tidak rusak, dan tidak kehilangan masa depan yang lebih baik, lebih maju, transparansi, makmur dan sejahtera,” pungkasnya. (**)

The post Refleksi Hari Jadi Lamongan: Masyarakat Menanti Bukti Kemajuan Nyata appeared first on Akses Nusantara.

Lamongan, aksesnusantara.id – Selama negara kita masih punya stok pangan yang melimpah dan rakyat masih bisa makan dengan harga yang masih terjangkau, negara lain atau spekulan dolar tidak akan bisa menggoyang negara ini. Pada titik ini, kita bisa belajar, betap pentingnya belajar Bela Negara agar bisa memahami konteks peperangan global di bidang ekonomi dan energi yang sedang berlangsung di dunia ini.

Kedaulatan Beras : Saat Sawah Mengalahkan Wall Street

Para kritikus di Jakarta sibuk menghitung depresiasi Rupiah terhadap dolar seolah-olah besok kita tidak bisa makan. Mereka lupa satu hal, Indonesia tahun 2026 sudah bukan Indonesia 1998.

Ya, minyak goreng mahal. Ya, tahu dan tempe akan ikut tersengat karena kedelai kita masih 70% bergantung pada impor. Ya, harga gandum naik karena kita tidak punya sebutir pun gandum yang tumbuh dari tanah sendiri. Semua itu nyata. Dan kita tidak perlu menutup mata atas fakta tersebut.

Tapi ada yang lebih penting dari sekadar jujur mengakui kelemahan: kemampuan membedakan mana luka dan mana luka yang mengancam nyawa. Karena untuk dua urusan paling eksistensial, PERUT dan ENERGI GERAK, Indonesia 2026 sudah membangun benteng yang belum pernah ada sebelumnya.

Kita mulai menjinakkan dominasi dolar lewat transaksi LCT yang kini berjalan dengan 6 negara mitra dagang utama kita, termasuk Tiongkok dan UEA. Skema non-dolar ini bahkan sudah merambah ke sektor impor bahan baku pangan dan pupuk, sehingga pelan tapi pasti, ketergantungan kita pada mata uang Amerika di sektor hulu mulai dipetakan untuk habis

Kita isi perut dengan beras hasil keringat petani kita sendiri setelah produksi padi mencatat tren tertinggi dalam satu dekade dan stok Bulog melampaui target buffer stock nasional. Dan yang paling menggetarkan: kita nyalakan traktor, truk, dan generator bukan lagi dengan solar impor melainkan dengan biodiesel B40 dari kebun sawit Kalimantan dan Sumatera.

Bukan wacana. Bukan pilot project. Realisasi B40 sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter melampaui 105% dari target menghemat devisa Rp130,21 triliun sekaligus memangkas impor solar dari 8,3 juta ton menjadi 5 juta ton dalam satu tahun saja. Dan 2026 kita sedang bersiap menuju B50 yang jika tuntas berarti impor solar Indonesia nol selamanya.

Jadi ketika Istana bilang “orang desa enggak pakai dolar”, itu bukan kelakar menghibur rakyat. Itu adalah pernyataan kedaulatan ideologi yang tegas bahwa ada lapisan fondasi ekonomi Indonesia yang tidak bisa digoyahkan oleh spekulan mata uang manapun, karena ia tidak berdiri di atas dolar. Ia berdiri di atas tanah dan sawit.

Tapi kita juga harus jujur pada diri sendiri tentang di mana dolar masih masuk lewat pintu belakang.

Petani desa memang tidak bertransaksi dengan dolar. Tapi dolar masuk diam-diam lewat harga pupuk fosfat dan kalium yang masih kita impor dari China, Rusia, Kanada, dan Timur Tengah.

Depresiasi Rupiah menekan biaya produksi pertanian secara nyata, bahkan ketika petaninya sendiri tidak pernah memegang selembar dolar pun seumur hidupnya. Ini adalah lubang yang sedang aktif ditambal bukan lubang yang diabaikan.

Pertama, transaksi impor pupuk sudah mulai masuk skema LCT, dolar perlahan digantikan mata uang lokal bahkan di rantai pasok pertanian. Kedua, dan ini yang paling menggetarkan: di bawah tanah Papua Barat, sedang dibangun benteng ketiga.

Kawasan Industri Pupuk Fakfak berbasis gas alam Papua sendiri dari Blok Kasuari dirancang dengan kapasitas produksi 1,15 juta ton urea dan 825 ribu ton amonia per tahun. Jika beroperasi penuh, ia akan memenuhi 70-80% kebutuhan pupuk nitrogen nasional dari perut bumi Papua, bukan dari kapal impor asing. Konstruksi fisiknya dimulai 2026. Sekitar 2028-2029, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada urea impor.

Apakah fosfat dan kalium masih PR? Ya. Apakah kedelai masih PR? Ya. Kita tidak akan berbohong soal itu. Tapi inilah bedanya Indonesia 2026 dengan Indonesia 1998. Dulu ketika Rupiah runtuh, seluruh lini ambruk sekaligus dalam satu malam, perut, energi, industri, kepercayaan diri, semua runtuh bersamaan tanpa ada satu pun benteng yang berdiri. Sekarang?

Ketika dolar bergejolak, ada benteng yang sudah kokoh berdiri. Ada lubang yang sedang aktif ditambal. Dan ada peta jalan yang jelas menuju lubang-lubang berikutnya. Bukan sempurna. Tapi bergerak. Dan tahu ke mana arahnya.

Spekulan asing di bursa boleh panik dan kabur membawa kertas saham mereka. Hedge fund Wall Street boleh bertaruh melawan Rupiah sepanjang malam. Tapi selama Bulog punya stok beras yang cukup untuk memberi makan bangsa ini tanpa mengemis ke pasar internasional, selama mesin traktor kita berputar pakai biodiesel dari kebun sawit anak negeri sendiri, dan selama di bawah tanah Papua sedang tumbuh pabrik pupuk yang akan membebaskan petani kita dari jerat harga dolar fondasi Indonesia tetap berdiri tegak berwibawa.

Depresiasi Rupiah itu nyata. Kedelai yang belum berdaulat itu nyata. Fosfat dan kalium yang masih impor itu nyata. Kita akui semuanya tanpa basa-basi, tanpa retorika kosong.

Tapi ada yang lebih nyata dari semua angka kurs di layar Bloomberg malam ini: Nasi yang kita makan malam ini tidak satu suap pun dibayar dengan dolar.

Biarkan Wall Street bergetar dengan dolarnya. Kita tetap kenyang dengan kedaulatan kita dan sedang bekerja keras mengisi yang belum. (**)

Opini oleh: Ketua MPO FKBN Bakorda Lamongan, Dr. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd.

The post Dari Sawah ke Kedaulatan Negara appeared first on Akses Nusantara.

Lamongan, aksesnusantara.id – Kabupaten Lamongan kembali mencatatkan prestasi dengan meraih sebuah penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Namun di balik capaian tersebut, muncul sorotan dari masyarakat, Lembaga dan beberapa organisasi di kabupaten Lamongan yang menilai kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang diraih secara administratif.

Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan disebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejumlah indikator penilaian seperti administrasi, pelaporan program, hingga capaian target kinerja menjadi dasar penetapan penghargaan tersebut.

Kertas Kebijakan Prakarsa Jatim yang tersebar luas di publik Lamongan, Ungkap Kesenjangan Pembangunan di Lamongan, Prestasi Pemkab Lamongan dinilai belum sejalan dengan realita.

Turut menanggapi hal itu, Menurut Kepala FKBN Kabupaten Lamongan, M.Ferry Fadli, dirinya setuju dengan isi kajian Prakarsa Jatim, dia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang dirasakan secara langsung. Infrastruktur jalan yang belum merata, pelayanan publik yang dinilai belum optimal, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat menjadi catatan yang kerap disampaikan. Minggu, 3 Mei 2026 pada awak media.

“Kertas Kebijakan Prakarsa Jatim Ungkap ketimpangan Prestasi Pemkab Lamongan Dinilai Belum Sejalan dengan Realita, itu fakta, dan itu bagus dapat memberikan pencerahan kepada publik Lamongan. Jangan mau jadi korban framing puluhan penghargaan yang diterima Pemkab Lamongan akhir-akhir ini,” terangnya.

Masih Ferry, “Kalau dilihat dari penghargaan memang bagus, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak yang perlu dibenahi, masyarakat tidak butuh itu, butuhnya realitas kinerja dengan kondisi riilnya di lapangan,” ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dengan realitas empiris di tengah masyarakat. Penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah sering kali berbasis pada laporan dan indikator formal, sementara kondisi riil di lapangan memerlukan evaluasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Ferry Fadli mengatakan, Sebagai masyarakat dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur sementara yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan secara nyata. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap capaian benar-benar berdampak luas.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri diharapkan dapat menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi dan wajib untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada.

“Sinkronisasi antara laporan administratif dan kondisi faktual di lapangan menjadi tantangan utama agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan dan program yang dijalankan,” Pungkasnya. (Red)

The post Penghargaan Diraih, Namun Realita Lamongan Belum Sepenuhnya Ideal. appeared first on Akses Nusantara.

Lamongan, aksesnusantara.id – Di atas kertas, tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia sudah cukup ideal. Ada mekanisme pengawasan, transparansi, partisipasi publik, hingga sistem pencegahan korupsi yang dirancang berlapis. Namun, di Kabupaten Lamongan, realitas justru menunjukkan hal yang sebaliknya: sistem ada, tapi tak pernah benar-benar dijalankan dengan disiplin.

Kasus korupsi proyek bernilai ratusan miliar bukan sekadar penyimpangan teknis. Ia adalah cermin dari kegagalan kolektif, kegagalan pengawasan, kegagalan transparansi, dan yang paling mendasar, kegagalan keberanian untuk menegakkan aturan. Ketika proyek besar bisa “bermain” di ruang yang seharusnya diawasi ketat, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan: di mana sistemnya?

Lebih ironis lagi, berbagai instrumen pencegahan sudah tersedia. Indikator yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seperti MCP dan SPI bukan sekadar angka administratif. Ia adalah alarm dini. Namun, ketika skor menurun dan titik rawan terus berulang, alarm itu tampaknya hanya dianggap sebagai formalitas, bukan peringatan serius.

Di sinilah letak persoalan utamanya. Lamongan tidak kekurangan regulasi. Lamongan tidak kekurangan program. Yang kurang adalah konsistensi dan kemauan politik untuk menutup celah-celah yang selama ini dibiarkan terbuka.

Bandingkan dengan daerah lain yang mulai beranjak menuju tata kelola yang lebih bersih. Mereka tidak selalu lebih kaya atau lebih besar, tetapi mereka lebih disiplin. Mereka memahami bahwa transparansi bukan sekadar unggahan dokumen PDF, melainkan keterbukaan yang bisa dipahami publik. Mereka sadar bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar prosedur, melainkan titik paling rawan yang harus dijaga mati-matian.

Sementara itu, di Lamongan, reformasi sering terjebak dalam jebakan klasik: banyak rencana, minim eksekusi. Digitalisasi setengah hati, pengawasan administratif, dan birokrasi yang masih menyisakan ruang bagi kedekatan dan kepentingan.

Akibatnya, publik dipaksa menanggung biaya dari sistem yang longgar. Pelayanan yang lambat, potensi pungutan liar, hingga kebijakan yang tidak sepenuhnya berpijak pada kebutuhan masyarakat. Ketika suara kritik muncul, baik dari mahasiswa maupun masyarakat sipil, ia kerap tidak diolah sebagai masukan, melainkan dianggap gangguan.

Padahal, daerah tidak akan runtuh karena kritik. Ia justru runtuh ketika kritik tidak lagi didengar.

Jika Lamongan serius ingin mengejar ketertinggalan, maka langkahnya tidak perlu rumit. Kunci utamanya sederhana, tapi sering dihindari: menutup titik rawan korupsi secara nyata, membuka data anggaran secara jujur, memperbaiki pelayanan publik tanpa basa-basi, serta menempatkan birokrasi di atas prinsip merit, bukan kedekatan.

Tidak perlu menunggu lima tahun. Dalam satu hingga tiga tahun, perubahan itu bisa terlihat, jika memang ada kemauan. Namun tanpa itu, semua jargon reformasi hanya akan menjadi ilusi yang terus diulang, sementara masalah yang sama tetap berputar.

Pada akhirnya, pertanyaan untuk Lamongan bukan lagi soal apa yang harus dilakukan. Semua orang sudah tahu jawabannya.

Pertanyaannya adalah: apakah ada keberanian untuk benar-benar menjalankannya?. (Red)

Opini oleh : Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan, M.Ferry Fadli.

The post Transparasi yang tertunda, kepercayaan yang memudar appeared first on Akses Nusantara.

Lamongan, aksesnusantara.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2026 menjadi momen evaluasi bagi daerah-daerah, termasuk Kabupaten Lamongan, dalam menakar sejauh mana otonomi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih dari dua dekade sejak era Reformasi 1998, desentralisasi telah membuka ruang besar bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan. Namun di lapangan, berbagai persoalan menunjukkan bahwa otonomi belum sepenuhnya berjalan ideal.

Salah satu yang mencuat di Lamongan adalah persoalan tata kelola anggaran dan pengawasan proyek. Kasus dugaan korupsi proyek Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) senilai miliaran rupiah yang sempat dilaporkan masyarakat menjadi contoh bagaimana kewenangan daerah bisa berujung masalah ketika tidak diiringi transparansi dan kontrol yang kuat. Hingga kini, proses penanganannya pun menjadi sorotan publik karena dinilai lambat dan kurang terbuka.

Di sektor pembangunan, ketimpangan antar wilayah juga masih terasa. Kawasan perkotaan seperti Lamongan kota menunjukkan pertumbuhan infrastruktur yang relatif lebih cepat, sementara beberapa wilayah pesisir dan pedesaan masih menghadapi persoalan klasik seperti akses jalan, sanitasi, dan layanan dasar.

Fenomena serupa juga terlihat di tingkat Jawa Timur. Beberapa daerah mampu melesat dengan inovasi dan investasi, tetapi tidak sedikit yang tertinggal akibat lemahnya kapasitas birokrasi dan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah belum otomatis menciptakan pemerataan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah politik lokal yang cenderung transaksional. Biaya politik yang tinggi dalam kontestasi kepala daerah seringkali berdampak pada kebijakan setelah terpilih. Program pembangunan berisiko tidak lagi sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, melainkan kepentingan jangka pendek atau balas jasa politik.

Selain itu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan serius. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamongan, seperti banyak daerah lain, belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri. Akibatnya, ruang fiskal daerah menjadi terbatas.

Namun di tengah berbagai catatan tersebut, bukan berarti tidak ada kemajuan. Sejumlah upaya digitalisasi layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta munculnya inisiatif pembangunan berbasis desa menjadi tanda bahwa perbaikan masih terus berjalan.

Refleksi Hari Otonomi Daerah 2026 seharusnya menjadi pengingat bahwa kewenangan tanpa tata kelola yang baik hanya akan memindahkan masalah dari pusat ke daerah. Lamongan dan daerah lain di Jawa Timur membutuhkan lebih dari sekadar otonomi yakni kepemimpinan yang berintegritas, birokrasi yang profesional, dan pengawasan publik yang kuat.

Pada akhirnya, keberhasilan otonomi daerah tidak diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. (Red)

Pembahasan opini oleh : M. Ferry Fadli, Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan

The post Dua Dekade Otonomi daerah: Lamongan di Persimpangan Perubahan appeared first on Akses Nusantara.

Aksesnusantara.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus kembali pada jati dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan simbol kekuasaan.

“ASN itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini prinsip dasar yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap aparatur negara. Jabatan bukanlah kehormatan semata, tetapi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.”

“ASN adalah Pelayan Masyarakat” bukan sekadar slogan, tetapi merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern di Indonesia. Ini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kekuasaan pribadi atau kelompok.

Berikut penjelasan yang lebih sistematis:

1. Makna Dasar.

ASN sebagai pelayan masyarakat berarti:

– ASN melayani kebutuhan warga negara, bukan dilayani.

– ASN bertanggung jawab kepada rakyat, karena sumber legitimasi negara adalah rakyat.

– ASN menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, bukan penguasa absolut.

👉 Dalam perspektif ini, ASN adalah “public servant”, bukan “ruler”.

2. Landasan Hukum.

Prinsip ini memiliki dasar kuat dalam: UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

ASN berfungsi sebagai:

– Pelaksana kebijakan publik

– Pelayan publik

– Perekat dan pemersatu bangsa.

Artinya, secara normatif dan legal, posisi ASN sudah jelas: melayani, bukan menguasai.

3. Nilai-Nilai yang Harus Dijalankan ASN.

Sebagai pelayan masyarakat, ASN wajib mengedepankan:

– Integritas → jujur, tidak korupsi.

– Profesionalitas → kompeten dan berkinerja baik.

– Akuntabilitas → bisa dipertanggungjawabkan.

– Transparansi → terbuka dalam pelayanan.

– Empati sosial → memahami kebutuhan rakyat.

4. Perbedaan Mindset: Penguasa vs Pelayan.

Ini poin krusial dalam perubahan budaya birokrasi:

Pola Lama (Feodal)  vs  Pola Ideal (Modern).

ASN merasa berkuasa ✓ ASN melayani.

Minta dilayani  ✓  Memberi pelayanan.

Prosedur mempersulit  ✓ Prosedur memudahkan.

Jarak dengan rakyat  ✓ Dekat dengan rakyat.

5. Implementasi Nyata di Lapangan.

ASN sebagai pelayan masyarakat tercermin dalam:

– Pelayanan administrasi cepat dan ramah (KTP, KK, perizinan).

– Respons cepat terhadap keluhan masyarakat

Digitalisasi layanan (e-government).

– Tidak diskriminatif (adil untuk semua warga).

6. Tantangan yang Masih Dihadapi.

Walaupun konsepnya jelas, praktiknya masih menghadapi:

– Sisa budaya feodal (jabatan = status tinggi).

– Birokrasi berbelit.

– Mentalitas dilayani.

– Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja.

7. Kesimpulan.

“ASN adalah Pelayan Masyarakat” berarti: ASN hadir untuk mempermudah hidup rakyat, bukan menambah beban.

Jika prinsip ini dijalankan konsisten, maka:

– Kepercayaan publik meningkat.

– Pelayanan publik membaik

– Demokrasi menjadi lebih sehat.

Membangun kesadaran berfikir, masih adanya pola pikir lama yang menempatkan pejabat sebagai sosok yang harus dihormati secara berlebihan.

“Kita harus berani meninggalkan warisan budaya feodal dalam birokrasi. ASN adalah pelayan publik, bukan penguasa. Kalau mindset ini berubah, maka pelayanan publik akan jauh lebih baik dan masyarakat akan merasakan kehadiran negara secara nyata.”

Lebih lanjut, Masyarakat harus mendorong agar seluruh ASN meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kepekaan sosial dalam menjalankan tugas.

“Pelayanan yang tulus, cepat, dan tidak diskriminatif adalah kunci. ASN harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat.” (Red)

The post ASN Harus Mengabdi, Bukan Menjadi Simbol Kekuasaan appeared first on Akses Nusantara.

Lamongan, aksesnusantara.id – Muscab DPC PKB Lamongan kemarin berlangsung dengan lancar dan membuahkan 4 nama bakal calon ketua yang nantinya akan mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) yang akan dilakukan oleh DPP PKB. 4 nama tersebut adalah H. Abdul Ghofur (Petahana), Ahmad Jauhar Fikri (Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim), Fredy Wahyudi (ketua DPRD Lamongan), dan Suherman (Anggota Fraksi PKB DPRD Lamongan). Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan sebuah momentum strategis yang menentukan arah masa depan partai di tingkat lokal. Di tengah dinamika sosial-politik yang terus bergerak, kebutuhan akan restrukturisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Momentum ini seharusnya dimaknai sebagai ruang evaluasi menyeluruh bukan hanya soal siapa yang akan memimpin, tetapi bagaimana partai ini kembali menemukan denyutnya sebagai representasi harapan masyarakat Lamongan.

Selama ini, Partai Kebangkitan Bangsa dikenal memiliki akar kultural yang kuat, terutama berbasis pada nilai-nilai keagamaan, tradisi pesantren, dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput. Namun, kekuatan historis saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pembaruan struktur dan cara kerja organisasi. Muscab menjadi titik temu antara warisan nilai dan tuntutan zaman antara idealisme dan realitas politik elektoral.

Restrukturisasi yang dimaksud bukan sekadar pergantian nama dalam susunan kepengurusan, tetapi pembenahan sistemik yang menyentuh pola kaderisasi, distribusi peran, hingga mekanisme pengambilan keputusan. Di sinilah pentingnya menjadikan kaderisasi sebagai acuan utama. Kaderisasi bukan hanya proses administratif untuk memenuhi kebutuhan struktur, melainkan proses ideologisasi, penguatan kapasitas, dan pembentukan karakter kepemimpinan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Lamongan, kaderisasi yang telah berjalan sejatinya menyimpan potensi besar. Banyak kader muda yang tumbuh dengan semangat baru, membawa perspektif segar, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai dasar partai. Sayangnya, potensi ini kerap terhambat oleh stagnasi struktural atau pola kepemimpinan yang kurang memberi ruang regenerasi. Maka, Muscab harus menjadi panggung bagi kader-kader yang telah ditempa proses panjang untuk tampil dan mengambil peran strategis.

Lebih jauh, Muscab ini juga harus mampu menjawab tantangan kepercayaan publik. Di tengah skeptisisme masyarakat terhadap partai politik, PKB Lamongan memiliki peluang untuk tampil sebagai pengecualian—sebagai partai yang tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi konsisten membersamai rakyat dalam keseharian. Restrukturisasi yang dilakukan harus berorientasi pada penguatan pelayanan publik, advokasi kepentingan masyarakat, dan keberpihakan yang nyata terhadap isu-isu lokal seperti pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Momentum ini juga menuntut kedewasaan politik dari seluruh elemen partai. Muscab bukan arena konflik kepentingan, melainkan ruang konsolidasi gagasan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus dikelola dalam semangat kolektif untuk membangun partai yang lebih baik. Kepemimpinan yang lahir dari proses ini haruslah representatif, inklusif, dan mampu merangkul seluruh elemen—bukan hanya kuat secara internal, tetapi juga relevan secara eksternal.

Pada akhirnya, harapan besar bertumpu pada bagaimana Muscab DPC PKB Lamongan mampu melahirkan kepengurusan baru yang tidak hanya sah secara organisatoris, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial. Kepengurusan yang lahir dari rahim kaderisasi yang sehat akan memiliki fondasi kuat untuk membawa PKB menjadi partai kebanggaan masyarakat Lamongan—bukan sekadar simbol politik, tetapi rumah bersama yang hidup dan menghidupi.

Jika momentum ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, maka Muscab bukan hanya akan dikenang sebagai pergantian kepengurusan, tetapi sebagai titik balik kebangkitan. Sebuah awal baru menuju PKB Lamongan yang lebih solid, progresif, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.

*Mahrus Ali*
Ketua DPAC PKB Kalitengah Lamongan. (Red)

The post Menuju PKB Lebih Progresif, Muscab Lamongan Dorong Regenerasi Kepemimpinan appeared first on Akses Nusantara.

Belakangan ini, usulan twin city yang diajukan oleh Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian penting dalam konteks visi Ibu Kota Indonesia ke depan. Sebagai sebuah ilustrasi singkat, kepastian konsepsi tentang visi ibu kota mengakhiri perdebatan klasik tentang mana yang lebih dahulu: telur versus ayam, di mana pada satu sisi Pemerintah menunggu investasi konkret di IKN, sementara di sisi yang lain investor justru menanti kepastian status IKN dalam bingkai tata kelola Pemerintahan dan negara di Indonesia. Dengan adanya konsep ini (atau bentuk kepastian lainnya), maka status IKN menjadi lebih jernih dalam upaya merekonstruksi dan menghubungkan kembali ide desentralisasi kesejahteraan dan melekatkannya tetap pada konteks transisi pemerintahan.

Saya melihat konsep twin city antara Jakarta dan IKN sebagai langkah strategis yang perlu diapresiasi, terutama dalam memastikan bahwa proses perpindahan ibu kota tidak terkesan terburu-buru dan memberikan ruang bagi kedua kota tersebut untuk tumbuh secara bersamaan. Dengan status itu, Jakarta dan IKN tidak hanya akan berbagi peran, tetapi juga memiliki status yang jelas sebagai pusat politik dan ekonomi. Kejelasan inilah yang telah lama ditunggu-tunggu, terutama oleh sektor swasta yang memandang kepastian dan stabilitas status IKN sebagai faktor kunci dalam membuat keputusan bisnis. Para calon investor, baik domestik maupun asing, cenderung menahan diri hingga ada kepastian mengenai posisi IKN sebagai pusat administrasi pemerintahan dan ibu kota negara.

Kepastian statusnya dalam bingkai tata kelola kenegaraan, apapun sebutan yang akan digunakan pemerintah—twin city atau lainnya—dinilai akan berkontribusi pada ekspektasi yang lebih besar bagi para investor untuk berinvestasi di IKN. Ketika status IKN sebagai pusat pemerintahan sudah tidak lagi diperdebatkan, rasa percaya diri mereka dalam menanamkan modal untuk proyek jangka panjang di kawasan ini akan meningkat. Ini akan menjadi katalis utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN serta menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas baru yang dinamis.

Peran Bambang Susantono, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, jika dilihat dalam posisinya sebagai aktor kunci, akan menjadi penting dalam proses ini. Beliau adalah sosok yang telah memimpin pembangunan IKN sejak awal, dan dengan latar belakang akademis yang kuat sebagai guru besar tata kota serta pengalaman panjang di bidang perencanaan kota baik di dalam maupun luar negeri, beliau sangat memahami permasalahan yang dihadapi dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada.

Dengan pengalaman dan kompetensi tersebut, Bambang Susantono memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan IKN. Dalam konteks kerja sama internasional, peran beliau juga sangat krusial untuk menarik investor global yang bisa mempercepat pembangunan IKN hingga tahap-tahap berikutnya.

Di sisi lain, kepastian mengenai status IKN tidak hanya akan berdampak positif bagi perkembangan IKN itu sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi Jakarta untuk terus tumbuh sebagai pusat ekonomi nasional. Dengan peran yang lebih terfokus, Jakarta dapat beradaptasi dan berkembang dalam kapasitas yang berbeda, sementara IKN tumbuh sebagai pusat administrasi negara.

Pada akhirnya, konsep twin city ini merupakan langkah maju yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, menjamin kelangsungan pembangunan, dan memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru. Kombinasi antara kepastian status IKN dan kepemimpinan strategis Bambang Susantono akan menjadi kunci sukses dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang siap menghadapi tantangan di masa depan. (*)

The post Pentingnya Konsep Twin City dalam Menjamin Kelancaran Pembangunan IKN appeared first on Akses Nusantara.

Rozikin menyatakan bahwa pemahaman yang baik atas narasi kebijakan memungkinkan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang lebih tepat guna. Narasi kebijakan tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga melibatkan interpretasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Interpretasi ini sering kali menjadi sumber ketegangan ketika kebijakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau bertentangan dengan keyakinan lokal.

Selain itu, Rozikin menemukan bahwa filosofi positif yang terkandung dalam kebijakan publik bisa saja menyimpang jika dihadapkan dengan narasi kontra kebijakan. Misalnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kerukunan beragama dapat mengalami penyimpangan ketika narasi kontra, yang sering kali didorong oleh kelompok-kelompok tertentu, mendistorsi makna asli dari kebijakan tersebut.

Distorsi ini, menurut Rozikin, membuat kebijakan yang seharusnya memberikan solusi justru menjadi bagian dari masalah. Kebijakan tentang pendirian rumah ibadat, yang dimaksudkan untuk mempermudah akses umat beragama dalam beribadah, sering kali terhambat oleh narasi kontra yang menyebarkan ketakutan atau kecurigaan terhadap kelompok agama tertentu.

Untuk mengatasi masalah ini, Rozikin yang juga pengamat kebijakan publik sebuah lembaga riset Nusantara Foundation merekomendasikan perlunya analisis mendalam terhadap narasi kebijakan yang berkembang di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah bisa menyusun strategi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan regulasi formal, tetapi juga memperhitungkan sensitivitas sosial dan politik lokal.

Nama-nama promotor dan penguji disertasi Kerangka Kebijakan Naratif dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut: Prof. Ermaya Suradinata (Promotor), ⁠Prof. Mansyur Achmad (Promotor), Dr. Deti Mulyati (Promotor), Prof. Muh. Ilham, ⁠⁠Prof. Dahyar Daraba, ⁠Prof. M. Arskal Salim, ⁠Dr. Yudi Yusfiana, ⁠Dr. Ika Sartika dan ⁠⁠Dr. Rizari. (*)

The post Pentingnya Pemahaman Narasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama appeared first on Akses Nusantara.