Jakarta, Aksesnusantara.id – Bea Cukai Watch (BCW) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengembangkan penyidikan dugaan suap terkait importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk dengan melakukan penahanan terhadap pejabat Bea Cukai, Gatot Heroe Hernanda.

BCW menilai perkembangan tersebut menunjukkan perkara dugaan suap importasi yang berkaitan dengan Blueray Cargo masih terus berkembang dan perlu dikawal hingga seluruh konstruksi perkara terungkap secara terang.

Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan, KPK perlu diberikan dukungan untuk menelusuri perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami aliran dana, pola hubungan antara pihak swasta dan pejabat, serta pihak-pihak lain yang berdasarkan alat bukti diduga mempunyai keterkaitan.

“Kami mengapresiasi KPK yang terus mengembangkan perkara ini. Penahanan tersangka baru menunjukkan proses pengungkapan belum berhenti. BCW berharap KPK terus mengikuti fakta dan alat bukti ke mana pun mengarah, tanpa pandang jabatan,” kata Jimmy di sekretariat BCW Jl. Saharjo No. 123, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut BCW, perkara tersebut penting dilihat tidak hanya dari perspektif pertanggungjawaban individual, tetapi juga dari sisi tata kelola kepabeanan.

Pasalnya, apabila dalam proses hukum ditemukan pola hubungan yang berlangsung antara perusahaan jasa pengurusan impor dengan sejumlah pejabat, maka perlu diteliti lebih jauh apakah persoalan tersebut merupakan tindakan individual atau menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan yang lebih luas.

“Jangan sampai perkara berhenti pada siapa yang menerima dan siapa yang memberi. Publik juga perlu mengetahui bagaimana praktik seperti ini bisa terjadi, celah sistemnya di mana, dan apakah ada pihak lain yang mengetahui, membiarkan, memfasilitasi atau turut menikmati apabila memang ditemukan alat buktinya,” ujar Jimmy.

Dorong KPK Telusuri Seluruh Aliran Dana.

BCW mendorong KPK melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setiap nama maupun pihak yang muncul dalam penyidikan, dakwaan, kesaksian dan fakta persidangan, menurut BCW, perlu didalami secara proporsional apabila mempunyai relevansi dengan konstruksi perkara.

Namun BCW menegaskan bahwa munculnya nama seseorang dalam penyidikan maupun persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan tindak pidana.

“BCW tidak ingin mendahului proses hukum atau menunjuk siapa yang harus menjadi tersangka. Itu kewenangan KPK berdasarkan alat bukti. Tetapi kalau ada fakta, aliran dana, komunikasi atau keterangan yang relevan, tentu harus ditelusuri sampai terang,” tegas Jimmy.

BCW menilai pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di tingkat tertentu apabila berdasarkan pembuktian ditemukan keterlibatan pihak lainnya.

Bukan Sekadar Kasus Individual.

Menurut BCW, pengembangan perkara Blueray Cargo juga harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan dan DJBC untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal.

Evaluasi tersebut perlu menyentuh mekanisme pelayanan importasi, hubungan petugas dengan importir maupun forwarder, manajemen risiko, pemberian fasilitas kepabeanan, pengawasan internal, serta sistem deteksi terhadap pola transaksi atau pelayanan yang tidak wajar.

“Kalau yang terseret hanya satu orang, mungkin kita bisa berbicara tentang oknum. Tetapi ketika perkara berkembang dan menyentuh beberapa pihak, pertanyaan mengenai sistem menjadi relevan. Apakah pengawasan internal cukup kuat untuk mendeteksi pola seperti ini sejak awal?,” kata Jimmy.

BCW berpandangan proses penegakan hukum oleh KPK dan perbaikan tata kelola oleh Kementerian Keuangan harus berjalan beriringan.

BCW Akan Kawal Perkembangan Perkara.

BCW menyatakan akan terus mengikuti perkembangan perkara.

The post BCW Minta KPK Usut Sampai Tuntas Suap Impor yang Melibatkan Pejabat Bea Cukai appeared first on Akses Nusantara.

JAKARTA, aksesnusantara.id — Masyarakat kini memiliki sejumlah saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan maupun masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kanal tersebut penting dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan publik agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari persoalan kualitas makanan, distribusi, hingga dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan program.

Salah satu kanal yang dapat digunakan adalah SP4N-LAPOR! BGN melalui laman resmi pengaduan BGN. Kanal ini dapat menjadi sarana masyarakat menyampaikan laporan secara resmi kepada pemerintah.

Selain itu, BGN juga menyediakan layanan Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) 127 yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan, masukan, maupun meminta klarifikasi berkaitan dengan pelaksanaan MBG.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa laporan sebaiknya disertai bukti yang cukup. Misalnya, apabila ditemukan benda asing pada makanan, masyarakat dapat menyimpan makanan atau bagian yang menjadi temuan apabila memungkinkan, kemudian mendokumentasikannya melalui foto atau video.

Informasi pendukung seperti nama sekolah atau penerima, lokasi SPPG, tanggal kejadian, waktu penerimaan makanan, jenis menu, jumlah makanan yang terdampak, serta kronologi kejadian juga penting dicantumkan agar laporan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Namun, masyarakat perlu membedakan antara pengaduan dan penilaian kualitas makanan. BGN juga memiliki Aplikasi Reviu MBG yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas makanan, seperti ketepatan waktu distribusi, aroma, rasa, dan variasi menu.

Dengan tersedianya berbagai kanal tersebut, masyarakat tidak perlu hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial. Laporan melalui kanal resmi akan lebih mudah ditelusuri karena memiliki mekanisme pencatatan, verifikasi, dan tindak lanjut.

Pengawasan masyarakat juga bukan berarti langsung menyimpulkan bahwa suatu SPPG telah melakukan pelanggaran. Laporan sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan kronologi yang jelas, sementara proses pemeriksaan dan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran menjadi kewenangan pihak yang berwenang.

Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan Program MBG berjalan transparan, aman, dan sesuai tujuan. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dengan cara melapor secara objektif, menyertakan bukti, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Intinya jika masyarakat menemukan masalah dalam pelaksanaan MBG? Jangan hanya mengeluh, tapi dokumentasikan, laporkan melalui kanal resmi, dan biarkan pihak berwenang melakukan verifikasi. (Red)

The post Awasi Program MBG, Masyarakat Bisa Sampaikan Aduan kepada BGN appeared first on Akses Nusantara.

Jakarta, Aksesnusantara.id – Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang sepakat membentuk Bea Cukai Watch (BCW) sebagai forum kajian dan pengawasan masyarakat sipil yang fokus pada persoalan kepabeanan dan cukai di Indonesia.

Kesepakatan pembentukan BCW dilakukan pada Rabu, 19 Agustus 2026, oleh Teguh Eko Wiyono, Anrico Pasaribu, Achmad Rizal, Jimmy Endey, Budi Utomo, Rinto Hartoyo Agus dan Antonius Bramantyo Dalam kesepakatan tersebut, Jimmy Endey dipercaya sebagai Presidium/Koordinator Indonesia Customs Watch.

Pembentukan BCW dilatarbelakangi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan kepabeanan dan cukai yang transparan, profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Kehadiran BCW juga dinilai relevan di tengah besarnya tantangan pengawasan lalu lintas barang serta berbagai persoalan kepabeanan yang menjadi perhatian publik, termasuk maraknya kasus penyelundupan.

Presidium/Koordinator BCW Jimmy Endey, mengatakan BCW tidak dibentuk untuk mengambil alih fungsi pemerintah maupun aparat penegak hukum. Lembaga ini akan mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang melakukan kajian, pemantauan, kritik konstruktif, dan advokasi kebijakan.

“BCW ingin menjadi mitra kritis dan independen. Ketika kinerja Bea Cukai baik dan berhasil melindungi kepentingan negara, tentu harus kita apresiasi. Tetapi ketika ada kebijakan atau penegakan aturan yang perlu dikritisi, masyarakat juga harus memiliki ruang untuk melakukan pengawasan secara objektif dan berbasis data,” ujar Jimmy.

Menurut para pendiri, sektor kepabeanan mempunyai posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara, arus ekspor-impor, perlindungan industri dalam negeri, investasi, dunia usaha, hingga pemberantasan penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Karena itu, pengawasan masyarakat tidak hanya diperlukan terhadap dugaan penyimpangan, tetapi juga terhadap kualitas regulasi, pelayanan publik, konsistensi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha.

Fokus pada Kajian dan Pengawasan Berbasis Data.

Dalam menjalankan kegiatannya, BCW akan melakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai, menerima serta menelaah pengaduan masyarakat, melakukan advokasi kebijakan, menyelenggarakan diskusi publik, serta menyampaikan rekomendasi kepada kementerian, lembaga, maupun aparat penegak hukum apabila diperlukan.

BCW juga akan memberikan perhatian terhadap berbagai isu strategis seperti penyelundupan, ekspor-impor, peredaran barang ilegal, tata kelola barang hasil penindakan, pelayanan kepabeanan, penerimaan negara, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Para pendiri menegaskan bahwa setiap kajian dan pernyataan BCW harus didasarkan pada fakta, data, regulasi, dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BCW juga akan menjunjung asas praduga tidak bersalah serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang menjadi objek kajian.

“Pengawasan tidak boleh berubah menjadi penghakiman. BCW harus mampu membedakan antara fakta, dugaan, dan kesimpulan hukum. Itu yang akan menjadi salah satu prinsip kerja kami,” demikian kesepakatan para pendiri.

Momentum Persoalan Penyelundupan Emas.

Pembentukan BCW berlangsung di tengah kembali menguatnya perhatian publik terhadap persoalan penyelundupan emas.

Pada hari yang sama, pemberitaan media nasional mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggagalkan puluhan kasus penyelundupan emas sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Menurut BCW, fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepabeanan tidak semata menyangkut keberhasilan penindakan, tetapi juga membuka ruang kajian lebih luas mengenai pola penyelundupan, pengawasan jalur keluar-masuk barang, konsistensi penegakan hukum, asal-usul barang, serta potensi penerimaan negara yang harus diselamatkan.

BCW berpandangan keberhasilan aparat dalam menggagalkan penyelundupan patut diapresiasi. Pada saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penindakan tetap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Siapkan Struktur dan Program Kerja.

Setelah deklarasi pembentukan, Presidium bersama para pendiri akan menyelesaikan struktur organisasi, perangkat kelembagaan, program kerja, serta ketentuan internal organisasi.

BCW juga akan membuka komunikasi dengan akademisi, praktisi hukum dan kepabeanan, pelaku usaha, media, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam waktu dekat, BCW akan mempersiapkan sejumlah kajian terhadap persoalan aktual di sektor kepabeanan dan cukai sebagai bagian dari kontribusi masyarakat dalam memperkuat tata kelola dan kepastian hukum.

Bea Cukai Watch menegaskan akan berdiri secara independen dan tidak menjadi alat kepentingan politik, bisnis, maupun kepentingan pribadi pihak tertentu.

“Tujuan akhirnya sederhana: kepentingan negara harus terlindungi, penerimaan negara harus dijaga, penegakan hukum harus berjalan, tetapi hak masyarakat dan kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan,” tutup Jimmy. (**)

The post Bea Cukai Watch Hadir, Masyarakat Didorong Aktif Mengawasi appeared first on Akses Nusantara.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-63 SMAK Frateran Surabaya sekaligus menyambut Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Momentum ini menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang dunia pendidikan, sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia.

Mengusung tema “Be The Light, Light Up The Path, and Pass On The Light”, kegiatan Alumni Frateran 2002 tidak sekadar menjadi ajang reuni dan nostalgia. Lebih dari itu, tema tersebut menjadi pesan kuat agar setiap alumni mampu menjadi pribadi yang memberikan dampak positif, menerangi jalan bagi sesama, serta meneruskan kebaikan dan pengalaman kepada generasi berikutnya.

Setelah lebih dari dua dekade meninggalkan bangku sekolah, para alumni ingin menjadikan pertemuan tersebut sebagai momentum untuk reconnect, collaborate, dan give back kepada almamater.

Semangat tersebut terlihat dari rangkaian kegiatan yang dirancang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mengandung unsur sejarah, olahraga, kebersamaan, pemberdayaan jejaring alumni, hingga refleksi terhadap masa depan keluarga besar SMAK Frateran.

Salah satu kegiatan utama adalah Fun Walk dengan menjelajahi kawasan Surabaya Lama. Para peserta berjalan bersama menyusuri sejumlah sudut bersejarah Kota Pahlawan sambil menikmati suasana kota dan mengenal lebih dekat perjalanan sejarah serta warisan budaya Surabaya.

Fun Walk ini menjadi lebih dari sekadar aktivitas olahraga.

Kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi antara guru, murid, dan alumni sekaligus menjadi sarana bagi generasi muda untuk semakin mengenal sejarah kota tempat mereka tumbuh dan menempuh pendidikan.

Dengan penuh antusiasme, peserta menikmati perjalanan sambil berbagi cerita, pengalaman, dan kenangan. Suasana akrab terlihat sepanjang kegiatan, ketika para alumni kembali mengenang masa sekolah, sementara para guru berkesempatan bertemu kembali dengan anak didik mereka yang kini telah tumbuh dan menjalani berbagai profesi.

Semangat Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan juga terasa dalam kegiatan tersebut. Perjalanan menyusuri kawasan Surabaya Lama seolah mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa kini untuk terus melangkah dan memberikan kontribusi.

Usai Fun Walk, kegiatan dilanjutkan dengan bazar yang melibatkan berbagai local partner, brand, serta pelaku usaha dari Alumni SMAK Frateran dan jejaringnya.

Bazar tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kebersamaan. Para alumni tidak hanya berkumpul sebagai sebuah komunitas, tetapi juga saling mendukung dengan memberikan ruang bagi berbagai usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus mendorong pertumbuhan brand lokal.

Kehadiran bazar juga memperlihatkan bahwa jejaring alumni dapat dikembangkan menjadi kekuatan positif yang memberikan manfaat lebih luas, baik bagi sesama alumni maupun masyarakat.

Kemeriahan semakin terasa ketika berbagai permainan dan lomba digelar. Guru, murid, dan alumni berbaur tanpa sekat. Tawa dan canda mewarnai kegiatan, sementara semangat kompetisi membuat suasana semakin hidup.

Dalam momen tersebut, batas antargenerasi seolah menghilang. Guru yang dahulu berdiri di depan kelas kini dapat tertawa dan bermain bersama para alumni yang pernah menjadi muridnya. Sementara murid-murid Frateran generasi saat ini mendapat kesempatan berinteraksi secara lebih dekat dengan para alumni.

Momen itu menjadi gambaran nyata bahwa Frateran adalah sebuah keluarga lintas generasi.

Hubungan yang dahulu dimulai dari ruang kelas tidak berhenti ketika seorang siswa lulus.

Relasi tersebut dapat berkembang menjadi persahabatan, mentorship, networking, kepedulian, serta kolaborasi yang terus berjalan bahkan puluhan tahun setelah masa sekolah berakhir.

63 Balon Bintang, Simbol Harapan dan Masa Depan

Salah satu momen paling sakral dalam rangkaian kegiatan adalah ceremony pelepasan 63 balon bintang.

Sebanyak 63 balon berbentuk bintang dilepaskan ke langit sebagai simbol harapan, doa, dan cahaya bagi masa depan keluarga besar Frateran.

Setiap balon bintang menjadi simbol perjalanan panjang SMA Frateran Surabaya selama 63 tahun. Di dalamnya terdapat kenangan, perjuangan, cita-cita, serta harapan yang terus tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Langit Surabaya menjadi saksi ketika balon-balon tersebut perlahan terbang ke angkasa. Momen itu sekaligus menjadi refleksi bersama bahwa Frateran tidak hanya berbicara mengenai masa lalu, tetapi juga mengenai masa depan yang terus dibangun melalui nilai, kasih, kepedulian, pendidikan, dan kebersamaan.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat “Be The Light, Light Up The Path, and Pass On The Light”.

Setiap insan Frateran diharapkan mampu menjadi cahaya melalui kehidupan dan karya masing-masing, menerangi jalan orang lain, serta meneruskan cahaya tersebut kepada generasi yang akan datang.

Kehadiran Bu Rudy Tambah Warna Perayaan

Acara semakin istimewa dengan hadirnya Bu Rudy, pengusaha kuliner legendaris asal Surabaya yang dikenal luas melalui Sambal Bu Rudy.

Kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam perayaan kebersamaan keluarga besar Frateran. Sosok entrepreneur lokal tersebut juga menjadi representasi semangat kerja keras dan perjalanan usaha yang tumbuh dari Surabaya hingga dikenal luas.

Pertemuan berbagai unsur tersebut membuat kegiatan Alumni Frateran 2002 terasa semakin kuat sebagai perayaan yang menggabungkan persahabatan, sejarah, pendidikan, kewirausahaan, serta kecintaan terhadap Kota Surabaya.

Mulai dari Fun Walk menyusuri Surabaya Lama, bazar alumni dan pelaku usaha lokal, permainan yang mempertemukan guru, murid dan alumni, hingga pelepasan 63 balon bintang, seluruh rangkaian acara memiliki satu benang merah, yakni membangun kebersamaan yang tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi diteruskan menjadi kontribusi nyata.

Alumni Bukan Sekadar Nostalgia

Ketua IKA Alumni Frateran 2002, Wishnu Aji Prabowo, menegaskan bahwa kebersamaan alumni seharusnya tidak berhenti pada nostalgia atau reuni semata.

Menurutnya, alumni memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga hubungan dengan almamater dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

“Be The Light berarti kita terlebih dahulu menjadi terang melalui kehidupan dan karya kita. Light Up The Path berarti kehadiran kita dapat membuka dan menerangi jalan bagi orang lain. Dan Pass On The Light berarti kebaikan, pengalaman, serta kesempatan yang kita miliki tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi diteruskan kepada generasi berikutnya dan orang-orang di sekitar kita,” ujar Wishnu Aji Prabowo.

Ia menambahkan, Frateran bukan hanya tempat para alumni memperoleh pendidikan formal. Lebih dari itu, almamater menjadi tempat terbentuknya persahabatan, nilai kehidupan, kedisiplinan, kepedulian, serta karakter.

Karena itu, setelah lebih dari dua dekade meninggalkan bangku sekolah, Alumni Frateran 2002 ingin tetap hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi almamater maupun lingkungan sekitar.

Semangat tersebut sekaligus menjadi upaya membangun hubungan yang semakin erat antara alumni, guru, sekolah, dan generasi muda Frateran.

Alumni dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antargenerasi. Pengetahuan, pengalaman, jejaring, dan kesempatan yang diperoleh selama perjalanan hidup setelah lulus sekolah dapat dibagikan kembali kepada generasi yang lebih muda.

Dengan demikian, keberadaan alumni tidak hanya menjadi catatan sejarah bagi sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan masa depan almamater.

Dari langkah bersama menyusuri kawasan Surabaya Lama, keseruan permainan dan lomba, interaksi antara guru, murid dan alumni, hingga pelepasan 63 balon bintang, seluruh rangkaian kegiatan membawa pesan bahwa kebersamaan dapat diubah menjadi energi positif dan memberikan dampak bagi banyak orang.

Bagi Alumni Frateran 2002, menjadi bagian dari Frateran bukan hanya tentang dari mana seseorang berasal, tetapi juga tentang nilai apa yang mampu diteruskan kepada orang lain.

Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa perjalanan pendidikan tidak benar-benar berakhir ketika seseorang meninggalkan gerbang sekolah.

Nilai-nilai yang diperoleh selama berada di almamater akan terus hidup melalui karya, persahabatan, kepedulian, kolaborasi, dan kontribusi kepada masyarakat.

Karena itu, perayaan HUT ke-63 SMAK Frateran Surabaya dan momentum Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi keluarga besar SMAK Frateran untuk kembali meneguhkan komitmen bersama: menjaga persaudaraan, merawat nilai-nilai kebaikan, dan terus menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar.

BE THE LIGHT.

LIGHT UP THE PATH.

PASS ON THE LIGHT.

Menjadi terang, menerangi jalan, dan meneruskan terang kepada orang-orang di sekitar kita.(red)

The post IKA Alumni SMAK Frateran Surabaya Angkatan 2002 Hadirkan Semangat Kebersamaan Lintas Generasi. appeared first on Akses Nusantara.

Yogyakarta, aksesnusantara.id – Gerakan Konsolidasi Jogja Kembali untuk Negeri dipelopori oleh HMD-GEMAS DIY, GAPEMBI DIY dan REL MBG DIY yang dilaksanakan di Monumen Jogja Kembali pada hari Rabu, (08/07/2026). Gerakan ini sebagai wujud nyata dukungan untuk mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus HMD-GEMAS, GAPEMBI, REL MBG, pelaku UMKM dan ribuan relawan serta simpatisan pendukung MBG.

Ketua Relawan MBG (REL MBG) DIY, Asep Susilo AS dalam orasinya menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar ajang kumpul bersama, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi dan dan misi dalam memberikan pembinaan khusus kepada para relawan.

“Konsolidasi yang didasari rasa kesadaran dan kebersamaan ini ditujukan untuk meningkatkan semangat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional. Kami memberikan arah dan pembinaan agar para relawan bisa bekerja dengan hati dan penuh tanggungjawab, memberikan hasil yang optimal, serta memegang prinsip, profesionalitas dan tanggung jawab,” tuturnya.

Kami juga berharap adanya kepastian hukum terkait status relawan supaya bisa menjadi status pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga tidak menimbulkan polemik dikalangan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Nurkholis Ketua Gapembi DIY menyampaikan bahwa seluruh elemen MBG mulai dari mitra, relawan, hingga pemasok supplier berkomitmen untuk memberikan andil pemikiran demi menyukseskan program krusial ini. Namun, ia mengingatkan agar kepemimpinan yang baru tidak serta-merta mengabaikan aturan-aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya.

Gapembi DIY secara terbuka mendorong agar program ini segera dipayungi oleh regulasi setingkat undang-undang.

“Kami ingin mendapatkan kepastian hukum, kami juga mendorong adanya Undang-Undang MBG. Ini adalah Program Strategis Nasional yang sangat penting. Jadi program ini harus dipayungi dengan undang-undang agar keberlanjutan dan juga kepastian bagi semua pelaku di MBG ini bisa terjamin oleh hukum,” ujarnya.

Sedangkan Ketua HMD-GEMAS DIY, A. Supriyanto atau dikenal mas Iyan juga menjelaskan bahwa kegiatan Konsolidasi aksi yang dilakukan berakar dari keresahan para pelaksana program di tingkat bawah. Menurutnya, sistem tata kelola yang dikeluarkan BGN saat ini belum memenuhi kajian khusus, sehingga implementasinya justru menimbulkan benturan.

“HMD GEMAS DIY juga mendorong BGN untuk segera melakukan diskusi dua arah bersama tim ahli agar gejolak sosial-ekonomi di berbagai provinsi dapat diredam. BGN diminta tidak menutup mata terhadap aspirasi riil dari lapisan bawah,” Pungkas iyan. (Red)

The post HMD-GEMAS, GAPEMBI dan REL MBG DIY Satukan Langkah Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis appeared first on Akses Nusantara.

Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, Kamis (2/7/2026) menyampaikan bahwa sejak didapatkannya informasi awal insiden tersebut, Kemenko Polkam terus memonitor dan memperhatikan secara seksama serta melaksanakan langkah-langkah koordinatif dengan satuan TNI, Polri dan kementerian/lembaga serta instansi yang terkait dalam penanganan insiden pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923 di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada Satuan TNI, Polri dan seluruh unsur yang terlibat atas kesigapannya mengevakuasi jenazah Almarhum Nicholas F. Goselin, pilot pesawat AMA, pada hari ini Jumat (3/7) sekitar pukul 09.00 WIT.

Saat ini jenazah telah berada di RST Timika untuk selanjutnya Koops TNI Habema akan menyerahkan kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta.

Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua.

Kemenko Polkam akan terus mendorong proses penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang tegas oleh aparat TNI-Polri terhadap pelaku, sekaligus mendorong upaya pengamanan penerbangan perintis guna menjamin keselamatan masyarakat dan kelangsungan pelayanan publik. (*)

The post Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua appeared first on Akses Nusantara.

LAMONGAN, aksesnusantara.id – Ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kabupaten Lamongan menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Selasa (23/6/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah agar tetap mendukung dan melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, tenaga kerja, hingga relawan MBG. Dalam aksi itu, massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program.

Mereka menilai Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Program tersebut dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai sektor usaha.

Salah seorang peserta aksi, Solikin, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan Program MBG tetap berjalan. Ia membantah adanya kepentingan politik di balik aksi tersebut.

“Jangan hentikan MBG. Program ini menyangkut masa depan anak-anak dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat,” ujar Solikin saat berorasi di hadapan peserta aksi.

Dalam aksinya, massa berharap dapat bertemu dengan Satgas MBG Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun hingga aksi berlangsung, perwakilan Satgas MBG tidak hadir menemui para demonstran.

Aspirasi peserta aksi kemudian diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan. Ketua DPRD Lamongan Fredy Wahyudi didampingi Wakil Ketua III DPRD Imam Fadli serta Ketua Komisi A Dimiati menemui massa di lokasi unjuk rasa.

Di hadapan para demonstran, Ketua DPRD Lamongan Fredy Wahyudi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung serta dijalankan oleh seluruh pihak terkait.

“Program yang telah dicanangkan Presiden merupakan program yang baik dan wajib dilaksanakan. Ini adalah visi-misi Presiden, sehingga seluruh elemen di daerah harus mendukung pelaksanaannya,” tegas Fredy yang disambut tepuk tangan peserta aksi.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Lamongan Imam Fadli memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD. Ia juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib, damai, dan kondusif.

Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berlangsung tanpa insiden. Setelah menyampaikan aspirasi serta menerima tanggapan dari pimpinan DPRD, massa membubarkan diri secara tertib.

Melalui aksi tersebut, para relawan berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Menurut mereka, keberlanjutan program tersebut penting untuk meningkatkan gizi anak-anak sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang telah menjadi bagian dari ekosistem Program MBG.(AS)

The post Gelombang Aksi Damai Warnai Pemkab Lamongan, Massa Minta Program MBG Dilanjutkan appeared first on Akses Nusantara.

SURABAYA, aksesnusantara.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur bergerak cepat melakukan langkah strategis guna memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Bertempat di Kantor DPW PPP Jawa Timur, jajaran pengurus wilayah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru masa bakti 2026–2031 kepada sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota, Senin (15/6/2026).

Penyerahan SK ini menjadi sinyal kuat dimulainya penguatan mesin politik partai berlambang Ka”bah tersebut di Jawa Timur dalam menyongsong kontestasi politik nasional pada Pemilu 2029.

Berdasarkan data administratif yang dihimpun, berikut susunan Ketua dan Sekretaris DPC PPP yang menerima SK kepengurusan baru:

DPC PPP Kabupaten Pasuruan
Ketua: H. Agus Abdullah, S.H.
Sekretaris: Abdullah Kafabih

DPC PPP Kabupaten Gresik
Ketua: H. Khoirul Huda, S.Ag.
Sekretaris: H. Ach. Zainuddin, S.T.

DPC PPP Kabupaten Probolinggo
Ketua: H. Mahdi, S.E., S.H.
Sekretaris: H. Abdul Manap

DPC PPP Kabupaten Blitar
Ketua: Ardabili, S.H.
Sekretaris: M. Abror

DPC PPP Kabupaten Sumenep
Ketua: M. Syukri, S.H.
Sekretaris: Dr. Moh. Asy’ari M., M.Fil.I.

DPC PPP Kabupaten Jember
Ketua: KH. M. Madini F., S.Sos.
Sekretaris: Ikbal Wilda F., S.H., M.Kn.

DPC PPP Kabupaten Tulungagung
Ketua: Drs. Nur Shodri
Sekretaris: Ardhya Pramesti R.C.

Dalam arahannya, Ketua DPW PPP Jawa Timur, H. Arif Winarko, S.H., menegaskan kepada seluruh DPC yang telah menerima SK agar segera melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh dan memperkuat kerja-kerja kepartaian di daerah masing-masing.

Fokus Konsolidasi dan Penyegaran Kader
Penyerahan SK yang berfokus pada pucuk pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten ini menegaskan komitmen PPP untuk membangun komando organisasi yang solid, efektif, dan linier dari tingkat wilayah hingga akar rumput.

Duet ketua dan sekretaris yang baru di masing-masing daerah diharapkan mampu segera menyusun program kerja yang taktis, memperkuat basis massa tradisional, serta merangkul kalangan pemilih muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, secara inklusif.

Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung suara utama bagi partai-partai berbasis Islam, termasuk PPP. Kehadiran figur-figur yang berasal dari kalangan pesantren, akademisi, dan praktisi hukum dalam struktur kepengurusan baru dinilai menjadi strategi perpaduan antara kekuatan kultural dan pendekatan organisasi modern.
Usai menerima SK, para pimpinan DPC diwajibkan segera menyelesaikan penyusunan struktur Pengurus Harian (PH) secara lengkap, serta memperkuat koordinasi hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting di desa maupun kelurahan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan PPP Jawa Timur tetap memiliki kekuatan organisasi yang solid dan posisi tawar politik yang kuat dalam menghadapi dinamika politik nasional menuju Pemilu 2029. (AS)

The post Sambut Pemilu 2029, DPW PPP Jatim Resmi Serahkan SK Kepengurusan Baru DPC di Berbagai Daerah appeared first on Akses Nusantara.

BOJONEGORO, aksesnusantara.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) X sebagai bagian dari agenda suksesi organisasi lima tahunan untuk menyusun kepengurusan baru periode mendatang.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPC PPP Bojonegoro tersebut dihadiri jajaran pengurus DPW PPP Jawa Timur, pengurus DPC PPP Bojonegoro, serta Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP se-Kabupaten Bojonegoro.

Ketua DPC PPP Bojonegoro, Sunaryo Abuma’in atau yang akrab disapa Mbah Naryo, menjelaskan bahwa Muscab kali ini tidak secara langsung menetapkan susunan pengurus inti partai. Forum hanya berfokus pada pemilihan Tim Formatur yang nantinya bertugas menyusun struktur kepengurusan lengkap untuk masa bakti lima tahun mendatang.

“Muscab hari ini nanti pemilihannya hanya memilih Tim Formatur,” ujar Mbah Naryo kepada awak media.

Ia menjelaskan, Tim Formatur akan berjumlah tujuh orang yang terdiri dari empat perwakilan PAC, satu perwakilan DPC PPP Bojonegoro, satu perwakilan DPW PPP Jawa Timur, dan satu perwakilan DPP PPP.

Setelah terbentuk, Tim Formatur akan menggelar rapat lanjutan untuk merumuskan dan menetapkan susunan kepengurusan baru. Struktur tersebut mencakup Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga jajaran majelis dan perangkat organisasi lainnya.

Menurut Mbah Naryo, seluruh proses pembahasan dan penentuan figur yang akan mengisi posisi strategis dilakukan secara internal sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

“Karena ini rapat, jadi tidak bisa bocor. Tidak ada bocoran, kita lihat nanti saja,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah DPW PPP Jawa Timur, M. Zainul Arifin, menegaskan bahwa siapapun yang nantinya dipercaya memimpin PPP Bojonegoro harus mampu menggerakkan roda organisasi sekaligus merangkul seluruh elemen partai dan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya kepengurusan baru untuk segera melakukan konsolidasi dan penguatan struktur hingga tingkat bawah guna menghadapi agenda politik mendatang.

Pelaksanaan Muscab X PPP Bojonegoro ini menjadi momentum penting bagi partai berlambang Ka’bah tersebut untuk melakukan regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi internal. Dengan terbentuknya kepengurusan baru, PPP Bojonegoro diharapkan semakin solid dalam menjalankan program kerakyatan serta meningkatkan kesiapan menghadapi kontestasi politik pada Pemilu 2029 mendatang. (AS)

The post Muscab X PPP Bojonegoro Digelar, Pilih Tim Formatur untuk Susun Kepengurusan Lima Tahun ke Depan appeared first on Akses Nusantara.

SURABAYA, aksesnusantara.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mempertegas langkah konsolidasi internal dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP kepada delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Aula DPW PPP Jawa Timur, Surabaya, Rabu (10/6/2026).

Penyerahan SK tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW PPP Jawa Timur, Arif Winarko, dan dihadiri jajaran pengurus wilayah. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mesin organisasi partai hingga tingkat kabupaten dan kota sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda politik serta memperluas kerja-kerja kerakyatan di Jawa Timur.

Delapan DPC yang menerima SK kepengurusan yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Jombang, Tuban, Bondowoso, Lumajang, Mojokerto, dan Kota Probolinggo.

Dalam arahannya, Arif Winarko menegaskan bahwa SK yang diterima para pengurus bukan sekadar legalitas organisasi, melainkan mandat perjuangan yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat.

“SK ini adalah amanah sekaligus tanggung jawab besar. Setelah menerima SK, tidak boleh ada pengurus yang hanya aktif di atas kertas. Seluruh DPC harus segera bergerak melakukan konsolidasi, membangun kekuatan partai hingga tingkat bawah, dan hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Arif.

Ia menilai tantangan politik ke depan menuntut PPP memiliki struktur organisasi yang solid, responsif, dan mampu membangun kepercayaan publik melalui program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan partai tidak hanya diukur dari kekuatan politik semata, tetapi juga dari sejauh mana kader mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“PPP harus kembali menjadi rumah perjuangan umat dan rakyat. Kader tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Dengarkan aspirasi mereka, kawal kebutuhan mereka, dan hadir dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Itu yang harus menjadi ruh perjuangan PPP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arif menekankan pentingnya menjaga soliditas internal sebagai fondasi utama dalam membesarkan partai. Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru menerima SK untuk mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi kepentingan organisasi yang lebih besar.

“Kita ingin PPP Jawa Timur semakin kuat, semakin dicintai masyarakat, dan semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Karena itu, kekompakan dan kerja kolektif harus menjadi prioritas,” katanya.

Penyerahan SK ini sekaligus menjadi penanda dimulainya penguatan organisasi PPP di berbagai daerah di Jawa Timur. Dengan struktur kepengurusan yang telah mendapatkan legitimasi dari DPP, seluruh DPC diharapkan segera mengakselerasi program kerja, memperluas basis kaderisasi, serta memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

Langkah konsolidasi ini menjadi sinyal bahwa PPP Jawa Timur terus membangun kesiapan organisasi secara menyeluruh, dengan menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama perjuangan partai.(AS)

The post DPW PPP Jatim Serahkan SK Delapan DPC, Arif Winarko Tegaskan Kader Harus Melakukan Penguatan Elektoral. appeared first on Akses Nusantara.